Soal WNI Disandera, Wiranto Perintahkan Operasi Darat

JAKARTA - Sejumlah isu strategis menjadi perhatian serius Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopohukam) yang baru, Wiranto. Dia mendorong kerja sama operasi bersama di darat guna mencegah penyanderaan. Wiranto menyebut Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI telah menyiapkan langkah-langkah teknis menyikapi penyanderaan warga negara Indonesia. Namun dia juga mengeluarkan kebijakan dengan meminta Kemenhan memasukkan sejumlah butir kesepakatan dalam standart operational procedur (SOP) operasi bersama penanggulangan penyanderaan. “Kesepakatan dengan negara tetangga kan melaksanakan patrol maritim. Saya minta tidak hanya di laut, tapi juga harus di darat,” tegas mantan Panglima ABRI itu. Hal itu perlu agar ketika perompak sudah tidak berada di laut, operasi bersama tetap bisa dilakukan di darat. Selain penyelamatan sandera, pemerintah memang sangat perlu membuat sejumlah tindakan preventif atau pencegahan. Tindakan itu perlu dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) karena menyangkut sejumlah wilayah negara lain. “Ke depan kita tidak ingin hal yang seperti ini terulang. Sebab yang seperti ini bisa menghabiskan energi kita,\" terang pejabat 69 tahun itu. Wiranto berjanji, pemerintah tetap akan all out membebaskan sandera. Sejumlah langkah terus dilakukan instansi terkait. Baik melalui diplomasi, operasi intelejen hingga dorongan negoisasi bagi perusahaan pelayaran yang karyawannya disandera. “Yang pasti, Pemerintah Indonesia tidak akan tunduk pada penculik. Pemerintah punya kedaulatan yang tidak bisa dipermainkan,\" ucap pria asal Jogjakarta ini. Atas dasar itulah, negara tak akan kompromi dengan para militan Abu Sayyaf. Mengenai informasi adanya sandera yang sakit, Wiranto menyebut bisa saja itu karangan para penyadera. Tujuannya agar segera mendapatkan apa yang diinginkan. Dia berharap keluarga yang disandera bersabar, karena pemerintah tak mungkin mengabaikan kesalamatan warganya. “Tindakan mereka bukan hanya mengganggu keluarga para korban dan perusahaan, tapi telah mengganggu kedaulatan nasional kita. Negara tidak diam!,\" tegas pria yang kini telah mundur dari partai yang didirikannya, Hanura. Wiranto juga meminta perusahaan pelayaran belajar dari kasus-kasus penyanderaan. Jika memang telah diingatkan tidak melintas jalur tertentu maka hal itu harus dipatuhi. (gun)

Sumber: