Korupsi Quran, Menteri Tanggung Jawab

Wamenag Diperiksa KPK Paling Awal JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memanggil petinggi Kementerian Agama terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Alquran di Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam 2010-2011. Pejabat kementerian yang pertama dimintai keterangan adalah Wamenag Nasaruddin Umar. Orang nomor dua di Kemenag itu pun membantah terlibat dan menurutnya yang bertanggung jawab adalah menteri Suryadharma Ali (SDA). \"Kan yang seharusnya bertanggung jawab semuanya harus menteri,\" kata Nasaruddin kepada wartawan seusai dimintai keterangan di gedung KPK sore kemarin (3/4). Jawaban tersebut dilontarkan Nasaruddin setelah ditanya apakah Menag SDA mengetahui tentang proyek pengadaan Alquran. Menurutnya, semua pihak yang terlibat dalam kasus ini harus bertanggung jawab. Nasaruddin mengaku bahwa penyelidik memeriksanya selaku mantan Dirjen Pembinaan Masyarakat Islam Kemenag. Saat dia menjabat sebagai Dirjen itulah dicurigai telah terjadi tindak pidana korupsi di direktorat yang dipimpinnya. Apalagi kala itu dia juga diserahi tanggung jawab sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). \"Saya sudah memberikan semua keterangan yang diperlukan,\" katanya. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, keterangan Nasaruddin sangat diperlukan dalam penyelidikan kasus Alquran. Menurutnya, Nasaruddin dinilai mengetahui tentang proyek tersebut, sehingga pihaknya memanggil untuk dimintai keterangan. \"Kalau kasusnya masih penyelidikan, status yang bersangkutan bukan saksi, tapi seseorang yang keterangannya diperlukan,\" katanya. Apakah penyelidikan pengadaan Alquran akan segera dinaikkan ke penyidikan\" Johan mengaku tidak mengetahui, karena yang memiliki kewenangan itu hanya penyelidik dan dirinya tidak akan diberitahu. \"Yang jelas, kami masih terus mengumpulkan alat bukti, kalau sudah memenuhi dua alat bukti, baru kami naikkan ke penyidikan,\" imbuhnya. Sebenarnya, selain pengadaan Alquran, KPK sudah menyidik kasus suap pembahasan proyek pengadaan Alquran. Dalam kasus ini anggota Banggar DPR Zulkarnaen Djabar dan Direktur PT Karya Sinergi Alam Indonesia Dendy Prasetya sebagai tersangka. Sementara itu, setelah diterpa kabar dugaan korupsi pengadaan mushaf Alquran, Kementerian Agama (Kemenag) kemarin (3/8) menggulirkan mutasi beberapa pejabat penting. Di antara yang menonjol adalah pengangkatan mantan wakil ketua KPK M. Jasin sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag menggantikan Mundzier Suparta. Pejabat yang dinonjobkan selain Suparta adalah Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Dir Urais-Binsyar) Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam Ahmad Jauhari dan digantikan oleh Muhtar Ali. Pejabat berikutnya yang dinonjobkan adalah Sekretaris Ditjen Bimas Islam Abdul Karim dan digantikan Muhammadiyah Amin. Pencopotan pejabat di lingkungan Ditjen Bimas Islam Kemenag ini memang cukup menyita perhatian. Sebab, di direktorat inilah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang mengusut dugaan korupsi pengadaan mushaf Alquran. Dua pejabat di Ditjen Bimas Islam yang dinonjobkan tadi, selama ini juga sering keluar-masuk kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan. Walaupun, keduanya saat ini belum berstatus tersangka. Menag Suryadharma Ali (SDA) tidak menampik jika pemberhentian dua pejabat di Ditjen Bimas Islam ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan mushaf Alquran. \'Dengan keputusan ini, kami memberikan waktu yang lebih besar kepada dua pejabat itu untuk menyelesaikan masalahnya di KPK,\' ujar SDA. Menteri yang juga ketua DPP PPP itu menjelaskan, dua pejabat di Ditjen Bimas Islam tadi bisa hilang kosentrasi jika dipaksakan bekerja. \'Jadi memang keputusan ini lebih baik, supaya bisa fokus,\' kata dia. Belum ada keterangan dari Kemenag apakah ada pejabat lain yang akan diberhentikan menyusul terus menggelindingnya kasus korupsi pengadaan Alquran. Terkait pengangkatan M. Jasin sebagai Irjen Kemenag, SDA mengatakan, hal itu dilakukan semata-mata ingin memperteguh upaya \'bersih-bersih\' Kemenag. Sebab selama ini Kemenag masih melekat dengan predikat kementerian paling korup versi ICW dan kementerian paling rendah integritasnya versi KPK. Dengan ditariknya Jasin, SDA berharap bisa membawa angin segar di lingkungan Kemenag. \'Terutama peran pentingnya sebagai aktor pencegahan korupsi,\' kata dia. SDA sendiri mengakui selama menjabat banyak sekali menandatangani SK pemberhentian dan penurunan pangkat pegawai yang nakal. Di mata SDA, integritas dan kesungguhan Jasin mengawal birokrasi anti korupsi cukup kuat. SDA sendiri membebankan target lain kepada Jasin, yaitu untuk mempertahankan status opini laporan keuangan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ditemui usai pelantikan, Jasin mengatakan siap meneruskan program-program irjen sebelumnya. Dia mengatakan tahap awal pada masa kerjanya adalah konsolidasi internal dulu. \'Tugas utama memang untuk meningkatkan pengawasan internal yang lebih objektif dan profesional,\' kata dia. Program kerja lain yang akan dia canangkan adalah memperkuat kualitas auditor internal. Jasin mengatakan saat ini Kemenag memiliki jumlah satuan kerja (satker) terbanyak dibanding kementerian lain yaitu 4.474 unit. \'Banyaknya satker ini tentu menuntut ada pengawasan yang intensif,\' katanya. Dia bersyukur jika upaya memperkuat kualitas auditor internal ini bisa mewujudkan daerah bebas korupsi di masing-masing satker. Jasin juga bersukur Kemenag secara bertahap mulai menambah jumlah akuntan sebanyak 2.900 orang untuk memperkuat proses audit. (kuh/wan/nw)

Sumber: