Walikota Ingin Trotoar di Kota Cirebon Seragam

KESAMBI - Kritik publik terhadap proyek trotoar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016, akhirnya membuat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) angkat bicara. Sekretaris DPUESDM, Yudi Wahono DESS menyebut, kondisi trotoar di Kota Cirebon secara umum jelek. Kendati demikian, diakui dirinya ada beberapa yang dalam kondisi baik dan ikut dibongkar untuk renovasi. “Ada yang jelek dan ada yang bagus, ini soal pemanfaatan DAK saja,” ujar Yudi, kepada Radar, Kamis (20/10). Disebutkannya, melalui DAK Rp96 miliar, walikota ingin trotoar diseragamkan menggunakan batu alam. Pertimbangannya, batu alam lebih kuat dan tahan terhadap cuaca. Tidak hanya itu, batu alam secara material juga lebih tebal. Penggunaan batu alam, akan menggantikan material keramik yang selama ini digunakan trotoar di seluruh Kota Cirebon. “Keramik kan tipis, gampang pecah dan hancur. Pak wali inginnya begitu,” kata Yudi. Disinggung tentang berapa anggaran khususnya untuk trotoar, Yudi mengaku tidak hapal. Sebab, proyek DAK itu pendanannya digabung dengan pengerjaan jalan dan drainase. Dirinya mencontohkan di Jalan Kesambi Raya, ada hampir sepuluh pekerjaan, mulai dari drainase, trotoar, jalan, tikungan dan pekerjaan lain. Kompleksitas pekerjaan ini membuat dirinya kesulitan mengetahui detil item anggaran yang dikucurkan. Mantan pejabat Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi (Dishubinkom) ini menambahkan, selain renovasi trotoar, ada beberapa ruas jalan yang dilakukan pemasangan baru. Di Kampung Seladara, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi. Namun demikian dirinya tidak menampik dibalik pengerjaan trotoar sata ini ada sedikit hambatan karena keberadaan PKL yang permanen di lokasi tersebut. Malah sudah lama pihaknya melayangkan surat ke walikota agar memerintahkan Satpol PP untuk menertibkan. Saat ditanya mengapa kualitas trotoarnya tidak sebagus seperti yang di Bandung, Yudi menilai trotoar di Bandung rapi mungkin biaya pembuatan trotoarnya lebuh mahal, sedangkan di Kota Cirebon pengerjaan trotoar juga pengerjaan jalan dan saluran. Apalagi sumber anggarannya adalaah dana DAK Rp96 M yang sebenarnya anggarannya tahun 2015 karean belum bisa diserap akhirnya diserap tahun 2016. “Di Seladara itu mesti ada trotoar karena itu hak pejalan kaki, kalau ada kecelakaan akibat tidak ada trotoar nanti kita yang salah,” bebernya. Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD, H Watid Sahriar menilai, pemerintah kota gagal menerapkan skala prioritas. Dia mencontohkan perbaikan trotoar di Jl Terusan Pemuda. Menurutnya, ruas jalan itu tidak masuk dalam prioritas. Sebab, banyak ruas jalan lain yang kondisinya berlubang dan rusak parah, tapi tidak tersentuh perbaikan. “Yang bukan prioritas sama pemkot jadi prioritas,” ujar Watid, kepada Radar, Selasa (18/10). Tidak hanya itu, dia juga menyoroti perbaikan ruas jalan yang perlu overlay, tapi malah tidak dilakukan. Selain dari skala prioritas, Watid juga mengkhawatirkan kualitas pekerjaan. Anggota Komisi B, Imam Yahya menilai, program infrastruktur ini merupakan kiriman pemerintah pusat. Tetapi, usulannya dari pemerintah kota. Imam menyoroti, mekanisme pengusulan inilah yang perlu penekanan tersendiri. Sehingga, proyek infrastruktur yang dikerjakan bisa tepat guna dan bermanfaat.  (abd)

Sumber: