Forum LSM  Minta Kadisdik Adil soal Proyek

MAJALENGKA - Keberpihakan Dinas Pendidikan terhadap putra daerah terkait pengerjaan berbagai infrastruktur maupun pengadaan buku, dipertanyakan Forum Silaturahmi LSM (Fisum) Majalengka. Pasalnya ditengarai ada berbagai proyek yang distribusinya tidak adil dan merata. Koordinator Fisum, Ade Barzi MSi mengatakan, pihaknya merasa keberatan dengan keadaan itu. Sehingga berinisiatif melakukan audiensi dengan kadisdik sekaligus untuk mengetahui permasalahannya. Jangan sampai ketidakadilan justru menimbulkan konflik antar LSM atau ormas di lapangan. Ade juga menyinggung proyek pembangunan sekolah yang tidak sesuai dengan spek yang ditentukan, karena pengerjaannya asal-asalan. Seperti konstruksi baja ringan dan genteng yang kualitasnya buruk. Belum lagi pengadaan buku PAUD maupun buku Ramadan yang pengadaannya terkesan ditutup-tutupi. “Saya sebagai koordinator Fisum yang didalamnya ada 16 LSM putra daerah berharap kadisdik mempunyai kebijakan yang adil dan merata. Kadisdik juga saya imbau untuk jangan langsung percaya bila ada segelintir orang yang mengatasnamakan LSM atau bahkan Fisum, untuk meminta pengerjaan atau pengadaan di disdik,” ujar Ade saat audiensi dengan kadisdik di sebuah rumah makan, Jumat (21/10). Ade mengaku LSM yang tergabung dalam Fisum sudah mempunyai keahlian masing-masing dalam pengerjaan proyek. Maka dia berharap kadisdik jangan sungkan bersinergi dengan Fisum. Bahkan Fisum sudah diakui dan terdaftar di Kesbangpol, setiap ada kegiatan pihaknya selalu memberi laporan. Kadisdik Drs H Imam Pramudya MM menepis anggapan tersebut. Menurutnya disdik selalu meninjau kapabilitas dan kredibilitas pihak yang melakukan pengerjaan atau pengadaan. Bila di lapangan ada temuan proyek yang tidak sesuai, Imam meminta laporan ke pihaknya agar bisa ditindaklanjuti. Kadisdik juga berjanji akan mengevaluasi berbagai proyek yang akan datang, agar pengerjaannya bisa dilakukan atau dibagi dengan Fisum. Permasalahannya menurut Imam adalah miskomunikasi saja, dengan adanya audiensi hambatan tersebut bisa dihilangkan dan timbul suatu kesamaan pandangan dan koordinasi di kemudian hari. “Sudah sewajarnya pemerintah dalam melakukan pembangunan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk LSM. Kemitraan ini memungkinkan masing-masing pihak bisa saling menguntungkan. Dari disdik bisa mendapatkan pembangunan infrastruktur yang baik, dari LSM bisa membuka lapangan pekerjaan,” imbuhnya. (gus)    

Sumber: