Standar Kemiskinan Tak Manusiawi

2013, Warga Miskin Harus  Berkurang Lima Juta JAKARTA - Asumsi pemerintah terkait dengan angka kemiskinan dan pengangguran di dalam RAPBN 2013 mendapat sorotan. Dalam penilaian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), definisi kemiskinan dan pengangguran yang selama ini dirumuskan dan menjadi pegangan pemerintah tak manusiawi. \"Bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab,\" kritik Sekjen Fitra Yuna Farhan di Jakarta kemarin (26/8). Dia lantas menyampaikan definisi penduduk miskin versi pemerintah hanya dinilai setara Rp248.704 ribu/bulan. Karena itu, dalam pidato Presiden SBY di parlemen pada 16 Agustus lalu, pemerintah \"berani\" menargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9,5\"10,5 persen pada 2013. \"Sekali lagi, ini benar-benar jauh dari spirit nilai-nilai kemanusiaan,\" katanya. Angka kemiskinan versi pemerintah dihitung dengan mengakumulasikan penduduk yang masuk kategori sangat miskin dan miskin. Padahal, masih ada kategori hampir miskin. Menurut Yuna, standar pendapatan minimal penduduk yang hampir miskin tersebut adalah Rp 298.448/bulan. Bila itu ikut dihitung, jumlah penduduk miskin saat ini adalah 55,52 juta atau 22,8 persen. \"Seharusnya penduduk miskin diukur dengan pendapatan minimal Rp 298.448/bulan itu,\" tegasnya. Konsekuensi dari itu, lanjut Yuna, pada 2013 pemerintah seharusnya menargetkan bisa menurunkan kemiskinan pada level 20,5 persen. \"Ya berkurang paling tidak 5 juta jiwa,\" kata Yuna. Setali tiga uang, standar pengukuran penduduk yang masuk kategori pengangguran terbuka juga sangat rentan. Pemerintah mendefinisikan pengangguran terbuka adalah penduduk yang bekerja setidaknya satu jam per minggu. Rendahnya standar itu, ungkap Yuna, membuat angka pengangguran terbuka menjadi sangat rendah. Sampai Februari 2012, jumlahnya 6,32 persen. Tak heran kalau untuk 2013, target pemerintah adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka itu menjadi sekitar 5,8\"6,1 persen. Yuna menyebut, Fitra mengusulkan patokan berbeda. Pengangguran terbuka adalah orang yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu. \"Pertimbangannya, mereka yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu berpendapatan di bawah Rp 350.000/bulan. Ini pun hanya sedikit di atas ukuran kemiskinan yang kami usulkan,\" kata Yuna. Bila mengacu patokan itu, berdasar data BPS sampai Februari 2012, jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja atau bekerja kurang dari satu jam per minggu dan bekerja antara 1\"14 jam per minggu sekitar 12,5 persen. \"Artinya, pemerintah seharusnya menargetkan untuk menurunkan pengangguran menjadi 11,0 persen,\" tuturnya. Yuna berharap, pemerintah bisa memperbaiki asumsi kemiskinan dan pengangguran itu. \"Karena ini berpengaruh langsung terhadap semua asumsi makro yang dibuat pemerintah,\" tambahnya. (pri/c7/agm)

Sumber: