Kursi AKD Minim, Gerindra Tak Merasa Ditinggal Mitra Koalisi

MAJALENGKA – Hasil kocok ulang dan pemilihan alat kelengkapan DPRD (AKD) yang baru dilaksanakan, memunculkan warna baru di DPRD. Keterwakilan Fraksi Partai Gerindra di kursi pimpinan AKD cukup minim, padahal partai berlambang kepala burung garuda tersebut memiliki jumlah kursi terbanyak keempat di DPRD. Bukan hanya fraksi Gerindra saja, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga minim kursi pimpinan AKD. Namun untuk fraksi PKS sudah diprediksi sebelumnya, lantaran selama ini tidak banyak dilibatkan dalam poros fraksi pendukung pemerintahan maupun poros koalisi 6 parpol. Fraksi Partai Gerindra maupun PKS hanya diberikan satu kursi pimpinan AKD, yakni posisi Wakil Ketua Komisi I yang diduduki Teten Rustandi (Gerindra), serta sekretaris Komisi I yang diduduki H Asep Saepudin ST (PKS). Komposisi tersebut memunculkan asumsi jika Partai Gerindra yang menjadi salah satu inisiator poros koalisi 6 parpol, mulai ditinggalkan mitra koalisinya. Padahal dari segi keanggotaan, Fraksi Gerindra cukup mumpuni menempatkan lebih banyak anggotanya di kursi pimpinan AKD. Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Gerindra Multajam SIP menyangkal pihaknya ditinggalkan poros 6 parpol. Justru menurutnya fraksi Gerindra memilih legowo melepas posisi pimpinan ketua di salah satu AKD, hal itu untuk memecah kebuntuan komunikasi yang sebelumnya dibangun kedua poros. “Realitanya tidak seperti itu, justru Fraksi Gerindra menjadi pemecah kebuntuan saat komunikasi politik terakhir yang dilakukan antara poros enam parpol dan poros pemerintah. Kalau kita tetap ngotot ingin punya pimpinan AKD, maka nggak akan selesai-selesai. Langkah ini justru kita ambil sebagai perekat soliditas poros koalisi enam Parpol,” Multajam. Yang terpenting, kata Multajam Gerindra bisa menempatkan seluruh anggota fraksinya di setiap posisi AKD, baik itu di komisi-komisi maupun di AKD lainnya seperti Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Kehormatan (BK). Hal itu agar seluruh anggota fraksi Gerindra bisa berperan dalam setiap kebijakan yang diambil DPRD. Sementara sekretaris Fraksi PKS, H Humed SAg tidak mempersoalkan pihaknya tidak mendapatkan posisi strategis di AKD. Namun dia menyangkal jika hal itu disebabkan posisi PKS yang tidak dalam poros pendukung pemerintahan maupun poros koalisi enam parpol. “Asalkan penyusunan AKD sesuai prosedur, tidak soal jadi pimpinan atau tidak. Yang penting anggota fraksi kami bisa terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi pimpinan AKD atau tidak, anggota kami akan tetap bekerja sesuai tupoksi. Secara politis kami juga tidak merasa dirugikan,” sebut Humed. (azs) AZIS MUHTAROM/RADAR MAJALENGKA PIMPINAN: Kondisi kantor DPRD nampak lebih lengang, pasca kocok ulang keanggotaan dan unsur pimpinan AKD.

Sumber: