Walikota Mesti Beri Sanksi

KEJAKSAN - Menguatnya dugaan adanya pengepul jabatan yang bernaung dalam lingkaran kekuasaan walikota, membuat wakil rakyat meradang. Bahkan, Wakil Ketua DPRD, Edi Suripno SIP, meminta untuk dijatuhkannya sanksi kepada pengepul jabatan, andai saja terbukti telah melakukan pelanggaran kinerja. “Saya minta walikota jatuhkan sanksi. Paling sederhana begitu dong,” ujar dia kepada Radar, Selasa (24/8). Menurutnya, adanya pengepul jabatan sangat merugikan karir pegawai negeri sipil (PNS) yang lainnya. Sebab, sistem rotasi dan promosi menjadi kacau, dan akibatnya adalah pelaksanaan kinerja dari organisasi perangkat daerah. Dikatakan, dalam persoalan mutasi, DPRD memang memiliki kewenangan pengawasan. Tapi hal itu sebatas pada mekanisme pelaksanaan dan aturannya saja. Selebihnya, menjadi hak prerogatif dari walikota. Hanya saja Edi menekankan, kalau memang benar ada orang di dalam lingkaran walikota yang menjadi pengepul jabatan agar segera didemosi. “Demosi itu penurunan pangkat, walikota harus berani melakukan itu,” tegas dia di ruang kerjanya. Menurut dia, adanya pengepul jabatan bukan hanya mengganggu sistem rotasi dan promosi pegawai. Tetapi, juga telah membuat walikota sesat dalam membuat keputusan untuk memutasi seorang pegawai. Sementara itu, Anggota Komisi A, Dani Mardani SH MH, mengaku semakin meragukan pernyataan-pernyataan yang keluar dari birokrat yang berurusan dengan proses mutasi. Menurutnya, Komisi A pernah hearing dengan baperjakat dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK Diklat). Dalam rapat itu jaga ditanyakan soal dugaan skandal dalam pelaksanaan mutasi, tetapi selama ini tidak pernah terbukti. “Dalam rapat itu juga dibantah,” ucap dia. Namun, kata Dani, dalam kenyataannya persoalan mutasi semakin lama semakin terbuka boroknya di media massa. Apalagi terungkap adanya pegawai yang karirnya mandek ataupun yang karirnya dijegal. “Saya sudah terima banyak laporan dari teman-teman birokrat terkait dengan masalah mutasi,” katanya. Dani mengaku, tadi malam dirinya melakukan pertemuan dengan beberapa pegawai negeri sipil pemkot yang mengeluhkan ketidakadilan dalam proses pelaksanaan mutasi. Berdasarkan hasil laporan-laporan itu, Dani pun sudah mengusulkan untuk dilaksanakannya evaluasi untuk pelaksanaan mutasi. “Sekarang yang perlu dilakukan adalah pembuktian internal birokrat. Meskipun sulit, tapi saya yakin publik bisa menilai dari hasil mutasi yang dilaksanakan,” tuturnya. (yud)

Sumber: