Kebijakan Berbau Politis, Rencana Rektor Dipilih Presiden

JAKARTA- Pemerintah mewacanakan agar pemilihan rektor dilakukan langsung oleh presiden.  Anggota Komisi X DPR Nur Hasan Zaidi pun langsung mengecam rencana yang dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kampus sebagai institusi akademis harusnya diberi kedudukan dan kesempatan berkembang dengan budaya akademisnya untuk menjadi agen perubahan dan miniatur masyarakat berperadaban, termasuk bagaimana mereka menentukan dan memilih rektornya sendiri sesuai budaya akademis yang dibangun dan dimilikinya. ”Sedangkan kewajiban pemerintah adalah memberi rambu-rambu, menetapkan dan mengevaluasi kinerja rektor tersebut agar sesuai dengan visi cita-cita dan ideologi kita bersama dalam bernegara, dalam hal ini biarlah Kemenristekdikti yang memainkan perannya,” kata Nur Hasan. Ia pun menegaskan sangat berlebihan kalau alasan kebijakan rektor dipilih adalah penyeragaman dan antisipasi agar tidak ada ideologi yang membahayakan masuk ke kampus. Jelas hal ini kontraproduktif dengan semangat membangun demokrasi yang baik dalam dunia kampus. ”Banyak hal yang akan tidak konsisten dari kebijakan ini. Saya rasa cukuplah Kemenristekdikti yang memainkan peranan tersebut, itu sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing kementerian,” ucapnya. Kebijakan ini, katanya, akan membawa efek panjang bagi iklim kampus yang seharusnya egaliter berbasis akademis. Lebih lanjut, Nur Hasan  menuturkan bila kebijakan ini sangat berbau politis. ”Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada politisasi dalam kehidupan kampus, netralitas kampus sebagai institusi akademis nyaris akan sirna, SDM kampus yang memiliki kapasitas dan kapabilitas serta integritas namun berbeda pandangan politik dengan presiden misalnya pasti tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri pada almamaternya,” cetusnya. ”Lagian tugas presiden sudah cukup banyak, lalu bila kebijakan ini diterapkan, Kemenristekdikti punya peran apa?” sergahnya menambahkan. Sementara, anggota Komisi X DPR RI lainnya, Dadang Rusdiana justru menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, rektor dipilih langsung presiden dapat mempengaruhi kemajuan pendidikan Indonesia. ”Ini baru usulan mengingat pentingnya peran perguruan tinggi sebagai agen kemajuan bangsa yang penting,” ujar Dadang. Dadang yakin pemilihan rektor oleh presiden akan memiliki integeritas yang tinggi. ”Ini sesuatu yang menarik, jadi jabatan rektor akan menjadi jabatan yang elite dan sangat terhormat. Saya sepakat dengan usulan ini. Dengan demikian kita berharap agar penentuan rektor ke depan lebih obyektif dan bersih. Kita sangat percaya atas integritas Presiden,” tandas Sekretaris Fraksi Partai Hanura itu. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan penentuan pemimpin di perguruan tinggi negeri atau rektor kini diharuskan dipilih presiden. Menurutnya hal ini dilatarbelakangi oleh tanggung jawab rektor dalam proses penyeragaman .Penentuan rektor ya selama ini oleh Dikti, hasil komunikasi kami dengan Mensesneg dengan bapak Presiden, Pak Mendikti, saya kira terakhir (penentuannya) harus dari bapak presiden,” kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/6). Hal tersebut disampaikan Tjahjo karena kekhawatiran adanya ideologi selain Pancasila yang menyusup dalam perguruan tinggi. Selain itu, dia juga mengatakan pemerintah merangkul semua perguruan tinggi negeri maupun swasta karena mempunyai komitmen sama. ”Salah satunya, lalu gerakan-gerakan aktualisasi kampus ini memang harus dicermati, memang Pak Mendikti (M Nasir, red) sudah menyampaikan rektor harus bertanggung jawab, tapi proses untuk penyeragaman, saya kira harus bapak presiden,” ujarnya. (dil)

Sumber: