Ditolak Nelayan, Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan Tetap Didistribusikan

Ditolak Nelayan, Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan Tetap Didistribusikan

CIREBON - Meski mendapat penolakan dari sejumlah nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap akan mendistirbusikan alat tangkap ikan ramah lingkungan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kota Cirebon, Maharani Dewi. Maharani menilai, alat tangkap itu bukan tidak bisa digunakan untuk bekerja. Hanya saja, alat tangkap bantuan KKP yang diberikan kepada nelayan jumlahnya kurang. Sehingga, sedikit menyulitkam nelayan untuk mencari ikan. \"Saya rasa nelayan itu bukan menolak bantuan alat tangkap. Tapi mengalami kekurangan alat. Kalau standarnya menurut mereka itu 25 pis. Alat itu akan diserhakan dalam waktu dekat,\" kata Maharani. Meski demikian, kata Maharani, berdasarkan surat edaran KKP, para nelayan masih diberi batas toleransi menggunakan alat tangkap lama. Tentunya, sembari membiasakan diri untuk menggunakan alat tangkap yang baru. \"Surat edaran itu bukanlan berarti kementerian memberikan kelonggaran bagi mereka untuk tetap pakai alat yang lama. Akan tetapi hanya pemberian waktu untuk membiasakan diri menggunakan alat tangkap yang baru,\" terang Maharani. Penolakan itu diungkapkan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon, Karsudin. Menurutnya, program bantuan alat tangkap yang diberikan KKP dianggap hanya mempersulit nelayan. Pasalnya, alat tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Alat tangkap bantuan dari KKP tidak bisa digunakan untuk melaut. Sehingga, para nelayan menolak menggunakan alat tangkap ramah lingkungan tersebut. \"Kami menolak bantu itu, karena bantuan yang kami terima tidak bisa untuk bekerja,\" kata Kasrudin. Karsudin menerangkan, bantuan alat tangkap yang digelontorkan pemerintah hanya sembilan pcs untuk satu kapalnya. Sedangkan, setiap satu kapal yang berlayar membutuhkan alat tangkap sebanyak 25 hingga 30 pcs. \"Supaya enggak sia-sia, kita sepakat untuk menolak bantuan dari pemerintah,\" kata Kasrudin. Kasrudin menambahkan, mayoritas nelayan di Kota Cirebon menolak bantuan tersebut. Dari ratusan nelayan yang ada di Kota Cirebon hanya dua nelayan yang menerima. \"Kami khawatir setelah menerima alat tangkap ramah lingkungan malah kita jual, karena tidak digunakan,\" ujar Kasrudin. (Baca: Nelayan Kota Cirebon Terancam Tak Terima Asuransi, Ini Sebabnya…) Sementara itu, mengenai ancaman tidak bisa melakukan klaim asuransi bagi para nelayan yang melakukan penolakan pemberian alat, DPPKP sedang mengupayakan jalan keluar untuk hal tersebut. \"Kalau klaim asuransi ini memang merupakan ancaman bagi mereka yang masih menggunakan alat yang lama, tapi hal itu masih kami coba bicara lagi dengan pihak terkait,\" kata Maharani. (fazri)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: