Rp1 Miliar untuk AC RSUDGJ

CIREBON - Kabar gembira bagi pasien kelas III yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati (RSUDGJ). Tahun 2013, semua ruangan kelas III akan dilengkapi fasilitas AC. Bahkan Komisi C DPRD Kota Cirebon berencana mengalokasikan anggaran hingga Rp1 miliar khusus pengadaan AC. Ketua Komisi C, P Yuliarso menerangkan, pihaknya melalui anggaran APBD 2013 mengalokasikan anggaran khusus pengadaan AC bagi ruangan kelas III. Karena selama ini ruang kelas III terkesan kurang manusiawi. Kondisinya pengap dan panas, membuat pasien menjadi tidak nyaman. Alokasi anggaran yang akan kami berikan, beber Yuliarso, sebesar Rp1 miliar, khusus untuk pengadaan AC. Diharapkan ruangan kelas III bisa seperti fasilitas kelas I dan kelas II. Karena itu Komisi C mendorong  anggaran ini bisa masuk dalam APBD 2013. “Komisi C menginginkan ruang kelas III tidak lagi panas dan pengap, akan tetapi menjadikan ruangan kelas III itu aman dan nyaman,” ujarnya. Guna memuluskan rencana itu, Yuliarso berencana memasukkan anggaran tersebut di pembahasan RAPBD 2013. Tidak hanya itu, politisi Partai Demokrat itu optimis usulan Komsi C akan berjalan mulus. Dia bahkan mengancam jika tidak sampai mulus, maka tidak akan tanda tangan menyetujui APBD 2013. “Pokoknya harus mulus, dan kalau tidak mulus, kami tidak akan tanda tangan menyetujui,” tegasnya. Pihaknya hanya berharap dengan pengadaan AC khusus ruangan kelas III, rumah sakit dapat meningkatkan kualitas pelayanan prima rumah. Bagaimanapun juga pasien ruangan kelas III sangat membutuhkan kenyamanan selama dirawat. Sehingga sisi kemanusiaan tetap diperhatikan. Anggota Komisi C, Yusuf Erman SE menjelaskan, untuk anggaran 2013 pihaknya berharap ada mata anggaran untuk pengadaan AC bagi ruangan pasien kelas III. Yusuf sangat berharap usulan Komisi C masuk ke dalam APBD 2013. Alokasi anggaran sebesar Rp1 miliar ini selain untuk pengadaan AC juga biaya pemeliharaan. “Dalam mata anggaran APBD akan kita masukkan, jika tidak masuk maka Komisi C tidak akan menyetujui APBD 2013,” kata politisi PDIP. Ia mengkritisi selama ini alokasi anggaran untuk bidang pendidikan hanya Rp18 miliar, tapi mengalami peningkatan hingga Rp22 miliar. Begitu juga untuk bidang kesehatan dari Rp8 miliar menjadi Rp12 miliar. “Anggaran sebesar itu bisa mem-back up 68 ribu warga miskin dalam bidang kesehatan,” pungkasnya. (abd)  

Sumber: