Edi: Rp5,8 Miliar itu Bukan Mahar

CIREBON – Deadlock-nya rapat pembahasan anggaran dana kampanye internal PDIP, disinyalir bagian dari buntunya soal mahar yang diinginkan PDIP kepada pasangan calon Bamunas S Budiman dan Priatmo Adji (BP). Namun kabar tersebut buru-buru diklarifikasi Ketua DPC PDIP Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi. Edi kepada Radar di ruang kerjanya kemarin (11/12) membantah apabila partainya meminta mahar kepada BP. Menurut Edi, di PDIP tidak pernah mengenal  istilah mahar, kalaupun muncul angka Rp5,8 miliar itu bagian dari dana pemenangan BP pada Pilwalkot 24 Pebruari 2013. “Partai kami tidak pernah mengenal istilah mahar. Itukan hanya untuk biaya pemenangan,” kilah Edi. Lebih jauh Edi menjelaskan, angka Rp5,8 miliar tersebut tergolong angka yang normatif untuk ukuran Kota Cirebon. Jika dibandingkan Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon paling sedikit biayanya. Di Kabupaten Cirebon bisa habis Rp30 miliar. “Karenanya, untuk pembagian persentase, DPC PDIP tidak ikut serta menentukan, tetapi semuanya diserahkan kepada kedua calon,” tegasnya. Sedangkan, Wakil ketua PAC PDIP Pekalipan, Imam Yahya menjelaskan, deadlock-nya karena belum adanya komunikasi yang intensif antara DPC dengan BP. Sehingga, belum adanya kesamaan persepsi dalam hal dana kampanye. “Saya kira hal tersebut tidaklah menjadi batu sandungan bagi BP. Saya yakin masalah itu bisa segera diselesaikan. Karena sudah menjadi hal yang lumrah jika calon yang diajukan partai memenuhi dana kampanyenya,” ujarnya. Berbeda dengan Partai Demokrat, melalui Ketua Bapilu DPC Partai Demomkrat, Achmad Sofyan menjelaskan dana pemenangan Nasrudin Azis pada pada pilwlakot mendatang setelah dihitung mencapai Rp3 miliar. Angka itu, kata Sofyan, khusus untuk Azis, sedangkan dana pemenangan Ano Sutrisno, dirinya tidak mengetahui secara persis. Sofyan juga menjelaskan, hitungan itu hingga pleno penetapan KPU bulan Maret 2013. Karenanya jika digabungkan dengan Ano, Sofyan tidak menampik bisa lebih dari Rp7 miliar. (abd)

Sumber: