Beredar Surat Rekomendasi DPP PDIP untuk Sunjaya, Mustofa: Itu Tidak Bisa Dibenarkan

CIREBON - Beredarnya isu rekomendasi turunnya rekomendasi calon bupati dan wakil bupati pada Sunjaya dan Imron, membuat gempar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon. Karena surat rekomendasi yang beredar luas di media sosial itu belum diketahui secara resmi oleh pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon. Surat rekomendasi itu bernomor 3758/IN/DPP/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017. Surat ditujukan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon. Berdasarkan surat itu, putusan rekomendasi terhadap Sunjaya sebagai calon bupati Cirebon dan Imron sebagai wakilnya merupakan hasil rapat DPP PDI Perjuangan tanggal 14 Desember 2017. Ada lima poin dalam surat rekomendasi yang sudah beredar luas di media sosial tersebut. Pertama, merekomendasikan Sunjaya Purwadisastra untuk dijadikan Calon Bupati dan Imron untuk dijadikan calon wakil bupati Kabupaten Cirebon periode 2018-2023 yang diajukan dari PDI Perjuanagan. Kedua, menginstruksikan DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Cirebon untuk mendaftarkan Sunjaya dan Imron sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cirebon dari PDIP Perjuangan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon. Ketiga, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, bersama-sama dengan seluruh kader, aktivis, dan anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Cirebon untuk mengamankan, menjalankan dan memperjuangankan terpilihnya Sunjaya sebagai bupati dan Imron sebagai wakil bupati Kabupaten Cirebon periode 2018-2023. Keempat, kepada mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas di luar dari kebijakan ini, akan diberikan sanksi organisai. Kelima, Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat rekomendasi ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Mustofa menyatakan, hingga saat ini belum mengetahui bentuk fisik surat rekomendasi dari DPP. \"Kami tidak mengerti mengapa surat dengan kop DPP PDI Perjuangan dan ditandatangani Sekretaris Jenderal Hasto Krisyanto beredar luas. Yang jelas, itu tidak bisa dibenarkan,\" tuturnya. Mustofa sangat menyayangkan dengan adanya surat rekomendasi yang disebarluaskan orang yang tidak bertanggung jawab itu. Karena surat rekomendasi yang ditunggu-tunggunya itu sudah beredar luas tanpa diberikan lebih dulu ke DPC Kabupaten Cirebon. \"Yang menyebarkan itu tidak peduli terhadap kredibilitas partai. Kita, saat ini sedang cari tahu siapa yang menyebarkan rekom tersebut,\" tagasnya. Sementara itu, Sunjaya Purwadisastra saat dikonfirmasi radarcirebon.com melalui pesan Whatsapp mengaku tidak tahu adanya bentuk fisik rekomendasi yang menunjukkan dirinya sebagai salon bupati Cirebon periode tahun 2018-2023. \"Saya belum tahu terkait adanya selembaran surat rekomendasi,\" singkatnya. (cecep)

Sumber: