Kursi Sekjen Golkar Menghangat, Airlangga Formatur Tunggal Revitalisasi Pengurus

JAKARTA - Munaslub Partai Golkar Selasa (19/12) menyepakati beberapa poin krusial. Di antaranya, masa jabatan Airlangga hanya menyisakan kepengurusan 2014-2019. Namun, masa jabatan itu bisa diperpanjang sampai 2020 jika diperlukan. Airlangga juga diberi mandat menjadi formatur tunggal revitalisasi kepengurusan. “Rencana awalnya adalah membentuk tim formatur. Tapi hampir 80 persen meminta itu (Airlangga menjadi formatur tunggal, red),” kata Ketua Steering Committee Munaslub Ibnu Munzir. Dengan posisi itu, Airlangga memiliki kewenangan penuh merumuskan struktur dan nama yang masuk di kepengurusan DPP Partai Golkar. Posisi Airlangga sebagai formatur tunggal disebut-sebut menjadi ancaman bagi Idrus Marham yang telah hampir dua periode menduduki kursi Sekjen. Merespons hal tersebut, Idrus menyatakan siap jika memang tidak lagi menjabat posisi sekjen. “Semua bisa diganti, termasuk Sekjen, tidak ada masalah. Tentu ada parameter-parameter, tidak ada satu pun diantaranya yang tidak memungkinkan diganti,” ujar Idrus di sela-sela munaslub Partai Golkar di Jakarta kemarin (19/12). Airlangga, kata Idrus, sebagai ketua umum memiliki hak prerogatif untuk menetapkan hal itu. Idrus mengaku sejak dulu berprinsip masuk partai harus bisa mengabdi di manapun posisinya. Karena itu dia tidak ingin mengejar jabatan apapun. “Golkar sebagai partai modern, setiap peran berkaitan. Di manapun kita siap,” ucap dia. Rencananya munaslub Golkar memutuskan nama Sekjen pada hari terakhir, yakni hari ini (20/12). Beberapa nama kandidat sudah muncul. Antara lain Ketua Steering Committee Munaslub Ibnu Munzir dan Wakil Sekjen Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily. Dikonfirmasi terpisah, Titiek Soeharto yang sempat ingin maju sebagai calon ketua umum Golkar menyatakan kesiapan dipimpin Airlangga. Namun, dia menyarankan kepada Airlangga agar memilih Sekjen dari kader berlatar belakang militer. “Kalau bisa yang dari TNI. Sudah lama Golkar ini nggak punya Sekjen yang dari TNI,” tuturnya. Menurut Titiek, di masa lalu, posisi Sekjen Partai Golkar selalu dijabat wakil TNI. Bukan hanya di masa Orde Baru, di era reformasi Partai Golkar juga pernah memiliki Sekjen berlatar belakang militer. Sebagai contoh, saat Akbar Tandjung menjabat ketua umum, Sekjen dijabat Letjen TNI (purnawirawan) Budi Harsono. Sedangkan di era Jusuf Kalla, Sekjen dijabat Letjen TNI (purnawirawan) Soemarsono. “Sekarang sudah ada dua, pilih salah satu dari dua,” ucap Titiek. Sosok purnawirawan TNI yang dimaksud adalah Ketua Korbid Politik, Hukum, dan Keamanan Letjen TNI (purnawirawan) Eko Wiratmoko dan Korbid Kajian Strategis Partai Golkar Letjen TNI (purnawirawan) Lodewijk Friedrich Paulus (bay/c9/fat)

Sumber: