Butuh Rp200 Miliar, Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan Diambil Alih Pusat

Butuh Rp200 Miliar, Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan Diambil Alih Pusat

KUNINGAN - Penuntasan jalan lingkar timur sepanjang 17 kilometer kemungkinan bakal diambil alih pemerintah pusat. Saat ini, Pemkab Kuningan terus melakukan komunikasi dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera), agar jalan yang membentang dari Sampora hingga Kertawangunan itu bisa tuntas dalam dua tahun ke depan. Setidaknya dibutuhkan anggaran lebih dari Rp200 miliar untuk menuntaskan ruas jalan tersebut. Selama proses pembangunan jalan, anggaran pembangunannya berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat yang nilainya relatif kecil. Hal ini diungkapkan Bupati H Acep Purnama SH MH ketika bertemu dengan warga Randusari, Kecamatan Cibeureum. Menurut Acep, jalan lingkar timur jika sudah rampung akan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Sebab, akses jalan ini akan memudahkan wisatawan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kuningan. “Insya Allah ruas jalan Sampora-Kertawangunan akan tuntas. Tapi mungkin tidak di tahun 2018. Sebab pemerintah daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit agar ruas jalan ini selesai. Upaya yang dilakukan adalah merayu pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran,” jabar Acep, kemarin (30/12). Upaya yang dilakukan pemerintah daerah mendekati pusat, kata Acep, sejauh ini cukup berhasil. Itu ditandai dengan bakal diambilalihnya penyelesaian ruas Sampora-Kertawangunan oleh kementrian. “Beberapa kali Pak Dirjen Bina Marga Kementerian PUPera datang ke Kabupaten Kuningan dan meninjau langsung ruas jalan lingkar timur. Dari pemantauan itu akhirnya diputuskan ruas jalan ini pembangunannya ditangani nasional. Itu berarti alokasi angggarannya nanti berasal dari APBN, bukan dari provinsi apalagi APBD Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan pengerjaan oleh pusat sudah bisa dilakukan tahun depan,” papar Acep dengan wajah sumringah. Keuntungan dari diambil alihnya pembangunan jalan lingkar timur oleh pusat, terang bupati, anggaran APBD Kabupaten Kuningan bisa dialokasikan untuk sektir lain. Misalnya perbaikan infrastruktur jalan kabupaten yang saat ini kondisinya banyak yang rusak. “Jadi, pemerintah daerah bisa lebih fokus menata infrastruktur jalan karena tidak disibukan oleh pembangunan jalan lingkar timur. Anggaran dari APBD kabupaten bisa untuk memperbaiki jalan kabupaten yang rusak. Dan ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Kuningan,” tegas bupati. Di desa tersebut, Acep juga memaparkan sejumlah program yang sudah dan akan digarap pemerintah di tahun depan. Fokus utama pemerintah sendiri yakni meningkatkan infrastruktur jalan sampai pelosok. Baik itu jalan kabupaten, jalan kecamatan maupun jalan poros desa. “Kami memiliki program agar jalan di Kabupaten Kuningan mulus semuanya. Di tahun depan, program ini sudah mulai berjalan. Perbaikan jalan kabupaten dimulai dari titik nol yakni kantor kecamatan masing-masing. Nah nanti dari kantor kecamatan ditarik ke desa-desa di sekitarnya. Cara ini lebih mudah dan seluruh jaringan jalan bisa kembali mulus,” ungkap dia. Soal kondisi jalan yang rusak juga dipersoalkan warga di Citenjo, Kecamatan Cibingbin. Endang, warga Citenjo yang hadir di acara tersebut meminta pemerintah untuk menuntaskan perbaikan, dan juga melakukan antisipasi kemungkinan terjadinya banjir bandang seperti yang berlangsung Februari lalu di Kecamatan Cibingbin. “Mohon kepada pak bupati untuk memperbaiki jalan di wilayah kami. Kemudian juga kami berharap pemerintah melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya banjir bandang seperti yang terjadi di awal tahun 2017,” harap Endang. (ags)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: