Agar Tepat Sasaran, Perlu Penerbitan Kartu Gas Melon

CIREBON - Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) tidak bisa memastikan pendistribusian elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram tepat sasaran. Apalagi, mengingat gas elpiji ukuran 5.5 kg dan 12 kg kini mengalami kenaikan Rp5.000/tabung. Koordinator Daerah (Korda) Hiswana Migas Wilayah III Cirebon, Gunawan Kalita menuturkan, lagi-lagi kesadaran masyarakat menengah atas (masyarakat mampu) nampaknya masih belum tahu diri. \"Biasanya tiap bulan alokasi untuk Kabupaten Cirebon 1,6 juta per bulan. Nah di bulan Desember karena libur panjang Natal dan Tahun Baru, kita tambah alokasinya menjadi 1,78 juta. Itu artinya ada kenaikan 180 ribu tabung,\" ungkap Gunawan pada Radar, Kamis (28/12). Menurutnya, gas bersubsidi 3 kg saat ini stoknya melebihi alokasi. Oleh karena itu, tidak sepantasnya disebut langka. Ini lebih pada tidak tepatnya sasaran. Mengingat, banyak warga mampu yang berpenghasilan di atas Rp1,5 juta yang menggunakan gas 3 kg. Bahkan banyak yang beralih ke 3 kg, itu karena yang 12 kg harganya naik. Demi menghindari penyimpangan tidak tepat sasaran, pihaknya pun mengapresiasi langkah pemerintah kabupaten lain, yaitu dengan cara menerbitkan kartu penerima gas melon subsidi (gas 3 kg). \"Ya bagus di tahun 2018 ada beberapa daerah yang berinisiatif untuk menerbitkan kartu penerima gas bersubsidi. Jadi dengan kartu ini, yang nerima benar-benar orang yang berhak mendapatkan subsidi,” bebernya. Dengan menerbitkan kartu tanda penerima elpiji bersubsidi, maka warga yang tidak memiliki kartu tersebut, tidak bisa membeli epiji bersubsidi. Pemegang kartu tersebut tentunya warga kurang mampu. “Nanti para kepala desa melalui RT yang akan mendata siapa saja yang berhak menerima kartu itu. Tinggal bagaimana kesiapan pemerintah daerah sendiri,\" jelasnya. Tak hanya itu, kelangkaan gas melon yang sering terjadi juga dampak semakin menjamurnya pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berbahan dasar gas, sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan gas. \"Sangat sulit untuk membendung dan mengawasi penggunaan gas subsidi ini. Kita sudah terus ingatkan agen, pangkalan dan masyarakat mampu untuk tidak menggunakan gas 3 kg,\" jelasnya. Gunawan juga menyampaikan, stok gas elpiji bersubsidi sangatlah terbatas sejak tiga tahun terakhir. Mengingat, pemerintah pusat melalui Pertamina tidak menambah stok ataupun alokasi permanen dalam tiga tahun terakhir. Namun karena sering terjadi kelangkaan, maka pemerintah melalui Pertamina juga melakukan penambahan stok jika terjadi insidental seperti long weekend atau tanggal merah. Untuk wilayah III Cirebon, sebutnya, stok atau alokasi gas subsidi 3 kg per bulan mencapai 6 juta tabung. Terdiri dari 78 agen dan 4.000 pangkalan. Meski stok ditambah, hal itu juga tidak menjadikan jaminan keberadaan gas 3 kg selalu aman dan tepat sasaran. Selama warga mampu berpenghasilan di atas Rp1,5 juta, dan para pengusaha rumah makan atau restoran (UMKM) yang memiliki omset lebih dari Rp50 juta belum tahu diri dan taat pada aturan. Sebagai penggantinya, dalam hal ini Pertamina menjual gas 5.5 kg. Gas elpiji 5.5 kg berwarna merah muda (si pinky) ini, disebut bright gas yang diperuntukan bagi masyarakat golongan menengah ke atas. \"Solusinya masyarakat bisa pakai yang bright gas, Pemerintah daerah melalui bupati atau walikota juga sudah seharusnya komitmen, turut mengawasi bawahannya agar tidak menggunakan gas bersubsidi,\" tandasnya. (via)  

Sumber: