DPD Golkar Soroti Netralitas ASN di Pilkada

KUNINGAN–Munculnya sejumlah informasi adanya pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga berpolitik praktis, membuat Ketua DPD Partai Golkar H Yudi Budiana SH berang. Yudi mengancam akan memproses ke jalur hukum bagi pejabat pemerintah yang sengaja keukeuh berpolitik praktis untuk memenangkan salah satu kandidat bupati/wakil bupati Kuningan. Yudi mengaku sudah menerima banyak laporan terkait adanya ASN yang terlibat politik praktis. Padahal ASN sudah diwanti-wanti untuk menjaga kenetralannya. Karena itu, Yudi menegaskan bahwa permasalahan ini akan dibawa ke jalur hukum agar para ASN benar-benar menjaga netralitasnya. “Saya minta kepada ASN di lingkup Pemkab Kuningan harus bersifat netral, terutama mohon maaf ini sudah banyak laporan ke saya, kalau camat-camat sudah mulai bekerja (berpolitik praktis, red). Untuk itu, saya minta untuk camat menahan diri, dan bekerja sesuai dengan kewajibannya selaku ASN,” tegas Yudi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Gabungan Pemenangan Paslon H Dudy Pamuji SE MSi dan H Udin Kusnedi SE MSi kepada awak media di kantor DPD Partai Golkar Kuningan, Jumat (26/1). Mantan legislator DPRD Kabupaten Kuningan tersebut meminta agar para ASN bisa bekerja secara profesional dan jangan mendukung salah satu pasangan calon. Saat ini pihaknya mendapatkan beberapa laporan soal beberapa camat yang diduga melakukan politik praktis. “Ya saya dapat laporan, kalau camat ini camat itu sudah mulai, dan mereka sudah laporan ke saya. Biar nanti ada tim advokasi kita, maka kita akan proses sesuai UU ASN, risikonya dia (camat, red) diberhentikan. Jelas kalau mereka lapor itu enggak mungkin enggak ada bukti, semua ada bukti-buktinya, saya sudah instruksikan untuk catat tanggal berapa, jam berapa, proses seperti apa, rekam bila perlu, fotonya ada, lihat saja nanti,” katanya. Menurut dia, para camat jangan hanya mengejar target untuk promosi jabatan, namun bekerjalah sesuai dengan regulasi dan kapasitasnya sebagai pejabat pemerintah. “Jangan hanya mengejar target dia ingin jabatan apa, emang yang menang siapa nanti? Belum dipastikan siapa kan. PNS atau ASN itu bekerjalah yang profesional,” tukasnya. Pihaknya bertekad, akan menciptakan pemilukada ini menjadi pemilu yang demokratis, sekaligus sebagai bagian dari wisata politik, sesuai kesepakatan bersama dengan KPU. “Jadi jangan dinodai lah oleh kejadian, ya yang sekarang menurut laporan camat sudah mulai ada pengkondisian kepada salah satu calon. Rakyat sudah jengah dan jenuh dengan cara-cara yang seperti itu, mau apa dia,” ujarnya. Yudi juga menaruh harapan besar agar Panwaslu Kabupaten Kuningan bisa bersikap tegas, jika ada temuan ASN yang berpolitik praktis. Apalagi dirinya melihat tiga sosok figur komisioner Panwaslu profesional, bisa menempatkan lembaga tersebut sebagai wasit yang netral. Pihaknya menaruh harapan besar terhadap Panwaslu. “Lihat saja kemarin ada juga kan salah satu calon dipanggil Panwas. Ini juga keseriusan. Apalagi seorang camat, saya minta camat menahan diri dan bekerja melayani masyarakat secara benar. Saya keras nanti ke depan lihat saja. Kalau camat main-main terus, saya akan proses dengan ketentuan yang ada. Ini sudah ada indikasi sudah mulai,” ungkapnya. Yudi sekali lagi meminta, agar para ASN tidak menodai pesta demokrasi yang kini tengah berjalan, dengan posisi yang netral. Namun soal hak politik, hal itu sah-sah saja dan sangat dihargai bagi para ASN itu sendiri. “Mereka (ASN, red) punya hak politik untuk menentukan suatu pilihan, kita hargai. Kita akan siapkan tim advokasinya,” pungkasnya. (ags)

Sumber: