Sejak Awal, Adendum Pembangunan Gedung Setda Tak Realistis

CIREBON - Evaluasi pembangunan gedung setda, pasca adendum selesai belum dilakukan secara menyeluruh oleh Pemerintah Kota Cirebon. Namun sejak awal, penambahan waktu itu terkesan dipaksakan. Berdasarkan catatan Radar Cirebon mengacu pada timeline awal megaproyek Rp 86 miliar, finishing sebetulnya dijadwalkan selama empat bulan. Dalam rencana kerja itu, tertulis bahwa Juli 2017 seharusnya lantai delapan sudah tuntas. Artinya tahap finishing dimulai dari Agustus-November. Sementara dalam realisasinya, lantai delapan baru tuntas pada November-Desember 2017 dengan adendum untuk finishing yang hanya 50 hari. Dalam wawancara dengan Radar Cirebon sebelumnya, Konsultan Manajemen Konstruksi Herry Mujiono mengaku pesimis terhadap penyelesaian pekerjaan. Jauh sebelum adendum berakhir Herry sendiri sudah memberikan rekomendasi berupa penambahan pekerja untuk menuntaskan item finishing yang cukup banyak dan rumit. “Finishing itu kecil-kecil tapi banyak dan lama,” sebutnya, belum lama ini. Di lain pihak, pekerja masih tetap beraktivitas menyelesaikan sisa finishing. Padahal, tambahan adendum berakhir pada tanggal 20 Februari. Inisiatif ini menjadi bagian upaya kontraktor menyelesaikan sisa pekerjaan, sebelum serah terima pertama atau provisional hand over (PHO) benar-benar dilakukan. \"PHO hari Selasa depan. Saya sudah buat undangan untuk tim PPTH dan lainnya,\" ucap Herry, saat diwawancara kembali oleh Radar, Jumat (23/2). Herry sendiri belum menyebut secara pasti berapa prosentasi hasil akhir pembangunan Gedung Setda. Sebab hal ini akan dinilai oleh tim. Sementara untuk serah terima pertama atau PHO, akan dilakukan selasa atau seminggu setelah adendum selesai 20 Februari. Menurut Herry, paling lambat 7 hari setelah habis kontrak sudah harus ada laporan hasil pekerjaan. \"Kalau kontrak tanggal 20, tanggal 27 Februari sudah harus dinilai progres akhir, ini nanti tim yang akan menilainya,\" jelasnya. Secara hitungan, untuk progres gedung setda akan dinilai, termasuk uji ketahanan bangunan, uji pembebanan, dan konstruksi. Kemudian uji penggunaan lift. Sehingga bangunan tersebut bisa aman saat ditempati para pegawai Pemkot Cirebon. Saat pengecekan di hari terakhir adendum, Kepala DPUPR Kota Cirebon, Budi Rahardjo mengatakan, keputusan terkait kelanjutan Gedung Setda, baru akan diambil setelah ada PHO atau serah terima pertama dari kontraktor. PHO ini sebagai pernyataan kontrak telah berakhir. Dari PHO itu jugalah, nantinya keputusan kelanjutan pembangunan gedung setda akan diambil. Dari sana bisa dilihat laporan progres akhir gedung setda. Lalu kapan serah terima itu dilakukan? Budi menjawab secepatnya. Begitu juga dengan opsi yang akan dilakukan setelah selesai adendum. Budi tak mau berspekulasi. Apakah akan melanjutkan dengan swakelola atau seperti apa. \"Ya kita lihat PHO dulu, kami belum putuskan apapun, tunggu saja,\" ucap Budi. Pantauan di lapangan, sejumlah pekerja masih menyelesaikan pembangunan di lokasi Gedung Setda. Mereka ada yang masih memasang kaca jendela, memasang lantai vinyln, memasang plafon, memasang perangkat lift, pintu, juga kelengkapan toilet. \"Masih ada yang kerja, masih banyak, ada sekitar 200 yang masih kerja di atas belum selesai (pemasangan lantai dan plafon, red),\" tukas salaha seorang pekerja. Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Cirebon, Dedi Taufikurohman mengaku akan mengundang seluruh pihak terkait untuk membahas tuntas kelanjutan gedung setda. Koordinasi dengan seluruh pihak dilakukan untuk memastikan semua hitungan pekerjaan. Seperti yang diketahui, evaluasi pekerjaan gedung setda sempat beberapa kali batal dikarenakan pejabat terkait harus menerima kunjungan dan menghadiri sejumlah agenda. \"Kita akan evaluasi secara keseluruhan dalam waktu dekat,\" ujar Dedi. Dedi berharap gedung setda delapan lantai selesai pembangunannya dan dapat dimanfaatkan. Dedi mencatat bahwa seluruh pekerjaan gedung setda harus clear dari aspek administrasi maupun aspek teknis. \"Yang paling penting gedung ini jadi dan kemudian bisa dipakai maksimal ke depannya,\" jelasnya. Seperti yang diketahui, rencananya gedung setda akan difungsikan untuk kesekretariatan. Tak hanya itu, ada pula rencana ruangan yang dipakai untuk SKPD. Rinciannya, di lantai 1 untuk pelayanan publik seperti ULP dan LPSE serta musala. Lantai 2 untuk ruang Sekretaris Daerah beserta jajarannya, lantai 3 untuk ruang asisten ekonomi dan pembangunan, lantai 4 untuk ruang asisten pemerintahan, lantai 5 untuk staf serta arsip. Lantai 6 dan 7 untuk perangkat daerah dan lantai 8 untuk gedung serba guna. Di setiap lantai, rencananya ada ruang serbaguna, bisa dipakai untuk rapat. Kemudian di lantai 7 juga rencananya ada ruang kesenian dan lantai 8 ada ruang serbaguna yang bisa dimanfaatkan untuk olahraga. Pantauan Radar, saat ini proses pembangunan sudah mencapai tahap finishing. (jml/mik)

Sumber: