Soal Tanah, Sofyan Djalil Terancam Dicopot Jokowi

JAKARTA-Masalah sengketa lahan masih menjadi momok di negeri ini. Di mana saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait sengketa lahan. Menurut Jokowi, sengketa lahan terjadi karena belum dimilikinya sertipikat atas lahan. \"Kabupaten Bogor juga sama banyak sengketa karena rakyat belum pegang tanda bukti hak atas tanah. Kalau sudah pe­gang mau apa. Sudah enggak bisa apa-apa,\" kata Jokowi saat melakukan kunjungan ke empat kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yaitu Tajur Halang, Bojong Gede, Cibinong dan Sukaraja. Pada kesempatan itu, Jokowi berpesan kepada masyarakat yang sudah menerima sertipikat untuk menjaga sertipikat dengan baik serta memperhitungkan dengan cermat jika akan menga­gunkan sertipikat ke bank. Presiden sekaligus menyem­patkan berdialog singkat dengan tiga perwakilan masyarakat memberikan kuis sederhana kemudian menghadiahkan sepe­da. Dalam kesempatan yang sa­ma, Jokowi menyerahkan 15.000 sertipikat kepada masyarakat di wilayah Bogor meliputi empat kecamatan. Yaitu Tajur Halang, Bojong Gede, Cibinong dan Sukaraja. \"Untuk seluruh Kabupaten Bogor sejatinya akan ada 80.000 sertipikat yang akan dibagikan pemerintah. Sekarang 15.000 dulu. Sisanya menyusul,\" ujar Jokowi. Mantan Walikota Solo itu menegaskan, jumlah 80.000 sertipikat untuk masyarakat di seluruh Kabupaten Bogor bukan angka yang bisa ditawar. Dia sudah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil untuk mengejar target tersebut. \"Angka 80.000 ini bagian dari target tujuh juta sertipikat yang harus dibagikan ke masyarakat tahun ini. Saya sudah bekali-kali mengancam mencopot Menteri Sofyan, harus kerja betul-betul. Bila gagal, sanksinya akan saya copot,\" tegasnya. Ancaman pencopotan itu sebe­narnya sudah dilakukan berkali-kali, bahkan setiap kali ketika acara penyerahan sertipikat ta­nah untuk rakyat dilakukan di berbagai daerah.  \"Pak Sofyan juga nggak mau kalah sama saya. Beliau juga nyuruh ke Kanwil BPN-nya, kalau enggak sampai target, mereka juga akan beliau copot. Ini bagus. Karena kalau enggak kerja seperti itu ya enggak ram­pung-rampung,\" ujarnya menegaskan. Tahun lalu, 5 juta sertipikat diserahkan kepada masyarakat, tahun ini ditargetkan jumlah itu naik menjadi 7 juta sertipikat kemudian menjadi 9 juta ser­tipikat dapat diserahkan kepada masyarakat pada 2019. Tak hanya di Bogor, sengketa lahan juga terjadi di Sebatang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di mana warga kelurahan Srimulya dan Sukamulya bersengketa dengan pengusaha kondang Palembang H H Akar permasalahannya adalah tanah seluas 405 hektar yang dihuni sekitar 8 ribu kepala ke­luarga (KK). Di mana, putusan pengadi­lan memenangkan pengusaha. Padahal, warga dua kelurahan itu sudah tinggal puluhan tahun dan rajin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  Presiden Jokowi pun mem­inta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk segera me­nyelesaikan persoalan sengketa tanah di daerah.(rmol)

Sumber: