Pilih Opsi Pembubaran

Ano Tak Sepakat Merger Perusahaan Daerah KEJAKSAN - Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSI condong pada opsi pembubaran Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan. Hal ini beda dengan kecenderungan Sekda Kota Cirebon Drs Hasanudin Manap MM, yang ingin menggabungkan (merger) PD Pembangunan dengan PD lainnya. Sementara calon wali kota tepilih Drs Ano Sutrisno MM, menolak adanya upaya merger PD. Edi mengatakan dirinya memiliki usulan yang lebih ekstrem dari Sekda Hasanudin Manap, yaitu PD yang mengurusi aset pemkot itu dibubarkan. “Saya lebih ekstrem lagi. Bubarkan saja PD Pembangunan. Aset bisa dikelola Bagian Perlengkapan atau Bagian Umum Pemkot,” katanya kepada Radar, Rabu (27/2). Menurut Edi, usulan pembubaran PD Pembangunan karena pihaknya menganggap PD tersebut lebih banyak menuai masalah dan mendapat kerugian dibandingkan keuntungan. Edi yakin sebagai wakil rakyat usulnya selaras dengan kehendak masyarakat. Edi menerangkan ada dua pilihan untuk PD Pembangunan saat ini. PD Pembangunan langsung dihapus atau ditarik kewenangannya di Bagian Perlengkapan pemkot atau dimerger. Beberapa keuntungan jika PD Pembangunan dibubarkan, lanjut Edi, di antaranya pemkot tidak perlu menggaji banyak karyawan, tidak perlu memberi belanja modal, menghemat anggaran, langsung bisa diawasi wali kota dan aset bisa dimaksimalkan. “Itu kelebihan jika PD Pembangunan dibubarkan. Lebih efektif dan efisien,” ujarnya. Edi menyebutkan keberadaan PD Pembangunan tidak wajib ada. Kota Cirebon dengan aset yang tidak terlalu banyak, adanya PD yang mengurusi aset tanah dianggap mubazir. Sebab hal itu bisa diurus oleh satu bagian, yakni Perlengkapan atau Umum. Sementara untuk merger perlu ada kajian yang serius dan mendalam. Dewan setuju dengan restrukturisasi PD Pembangunan. Namun cara yang dilakukan tidak selalu dengan merger, tapi bisa pula dibubarkan. “Setiap PD ada perdanya. Kalau dimerger, harus diubah atau dihapuskan dulu perdanya. Itu nanti Komisi B yang bekerja,” ucapnya. Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Lili Eliyah, merger sangat dimungkinkan dan bagus jika bermanfaat bagi kemajuan PD tersebut. Namun jika dimerger dan akhirnya menjadi benalu, lebih baik tidak usah dimerger. “Dibubarkan saja PD Pembangunan itu,” tegasnya. Untuk melakukan merger, lanjut dia, perlu kajian dan pendalaman yang matang. Jangan sampai terjadi riak-riak masalah jika merger sudah dilakukan. Sebab biasanya masalah merger berujung ada ego sektoral dari pihak-pihak terkait. Misalnya, jika sebelumnya yang bersangkutan menjadi direktur, kemudian dimerger dan hanya menjadi karyawan. Hal ini berpotensi menimbulkan kinerja yang sendiri-sendiri dan tidak maksimal. “Akhirnya merger hanya menjadi hiasan saja dan tidak bermanfaat,” tuturnya. Menurut Lili, perlu ada terobosan dari pimpinan untuk memajukan PD. Khususnya PD Pembangunan. Selama ini pimpinan PD Pembangunan belum memiliki terobosan dan belum menunjukkan kinerja maksimal. Karena itu banyak aset PD Pembangunan yang mayoritas tanah, menjadi tidak menghasilkan. Padahal jika pimpinan PD Pembangunan bisa melakukan terobosan, tidak mustahil PD Pembangunan akan lebih baik dari PD lainnya. “Mau diganti pimpinan berapa kalipun, kalau tidak ada terobosan akan percuma. Bubarkan saja kalau tidak menghasilkan,” ucapnya. Ano akan Evaluasi Sementara itu calon wali kota terpilih Drs Ano Sutrisno MM berniat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PD. Dia mengatakan jika nanti sudah resmi dilantik menjadi wali kota cirebon pada 16 April mendatang, pihaknya akan melakukan berbagai langkah strategis. Di antaranya mengevaluasi PD Pembangunan dan empat PD lainnya agar menghasilkan kinerja maksimal. “Khusus untuk masalah PD Pembangunan, saya tidak setuju dengan merger maupun dibubarkan. Sebab kedua hal tersebut memiliki konsekuensi,” ucapnya. Pria yang pernah menjabat sebagai Sekda Kota Cirebon ini, lebih memilih melakukan evaluasi terhadap seluruh elemen dan kinerja PD Pembangunan. “Untuk masalah PD Pembangunan, harus ada evaluasi. Itu yang akan saya lakukan nanti,” bebernya. PD Pembangunan, kata Ano, akan mampu menghasilkan laba dan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat menjadi wali kota nanti, Ano tidak serta merta memutuskan sesuatu hal tanpa merapatkan. Sebab dia dan Nasrudin Azis berkomitmen untuk melakukan berbagai kebijakan apa pun ke depan setelah dikaji dan dibahas bersama tim serta instansi terkait. (ysf) 

Sumber: