Gubernur Soroti Kasus Penukaran Jenazah Bayi dengan BPKB

CIREBON-Peristiwa penukaran jenazah bayi dengan BPKB motor akhirnya sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia mengatakan hal tersebut seharusnya tidak dialami warga Jawa Barat. Sebab, pemprov telah memiliki berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan warga untuk membantu warga miskin. Salah satunya layanan quick respons. “Seharunya tak terjadi lagi hal-hal seperti itu,” ujar Kang Emil- sapaan akrab Ridwan Kamil- usai memberikan arahan kepada para kepala daerah wilayah Ciayumajakuning di Hotel Prima Kota Cirebon, Kamis (22/11). Agar tidak terulang dan terjadi di daerah lain di Jawa Barat, ia meminta agar bupati maupun walikota membuat layanan quick respons yang serupa dengan layanan milik Pemprov Jabar. Tujuannya, agar kendala warga miskin, khususnya  mengenai akses layanan kesehatan, dapat segera teratasi. “Permasalahan-permasalahan seperti itu, dahulukan (untuk diselesaikan, red) di level bupati. Kalau level bupati tidak memungkinkan, baru gubernur,” imbuh mantan walikota Bandung itu. “Karena Jabar sudah punya Jabar Quick Respons. Nah itu yang saya minta bupati bikin juga,” tambahnya. Kang Emil bertekad, ke depan, pihaknya akan terus mengupayakan berbagai program pengentasan kemiskinan. Termasuk program pembebasan biaya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dengan ekonomi lemah. “Satu desa satu perusahaan akan kita dirikan, dan program bebas biaya untuk ekonomi lemah, seperti pendidikan dan kesehatan kita galakkan,” tandasnya. Masih pada kesempatan itu, Kang Emil juga menekankan pentingnya perubahan dalam tubuh birokrasi pemerintah daerah. Selaras dengan perubahan dunia yang begitu cepat. Ia memberikan pilihan kepada para kepala daerah yang hadir saat itu. Tetap bertahan dengan gaya lama atau mau belajar dengan gaya baru. “Bapak ibu mau di birokrasi tipe lama atau mau di birokrasi tipe baru dengan Pak Gubernur. Kalau sepakat dengan tipe baru, saya ajak berjalan-jalan ke dunia baru. Tapi kalau mau bertahan di birokrasi lama, ya silakan. Saya nggak akan menunggu. Saya akan tinggalkan,” tegasnya. Cara-cara baru itu, dijelaskan Kang Emil, adalah pola pikir baru. Yakni pola pikir yang berorientasi pada inovasi dan kemauan untuk maju. Tidak hanya diam, tapi mau berfikir keras untuk perubahan. Kemauan itulah yang sangat penting dimiliki seorang pemimpin. “Penting Pak Bupati, Pak Walikota mendengar ini. Harga paling mahal dari seorang pemimpin adalah kemauan. Pemimpin punya kemauan, jalan terbuka, Allah memudahkan urusan,” ucapnya. Lebih jauh, menurut Kang Emil, pemerintah daerah harus segera meninggalkan gaya birokrasi lama. Yakni hanya melakukan sesuatu yang telah diatur dan mengabaikan inovasi dan terobosan baru. Serta gaya lama yang saat ini masih banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Yaitu menganggap ranah pembangunan hanya ranah birokrasi. “Hari ini kita masuk ke birokrasi yang ketiga, namanya birokrasi dinamis. Apa itu birokrasi dinamis, kita membuka diri birokrasi, bahwa perubahan tidak harus semuanya oleh ASN. Siapa pun yang mau berpartisipasi dalam pembangunan, kasih pak. Itu yang dilakukan Singapura, Korea Selatan, dan Australia,” jelasnya. Birokrasi dinamis, salah satunya dengan memaksimalkan potensi program Corporate Soicial Responsbility (CSR).  Hal itu untuk membantu anggaran keuangaan pemerintah daerah yang terbatas. “Apa contoh birokrasi dinamis, kemarin saya tandatangan dengan BNI Syariah. BNI Syariah akan membiayai program satu desa satu hafiz. Mereka membiayai program tersebut. Itu contoh birokrasi dinamis. Jadi kita bisa memanfaatkan CSR, sehingga anggaran nggak usah saya keluarkan,” kata Kang Emil. “Pulang dari sini PR-nya dua. Bikin forum CSR dan bikin tim akselerasi pembangunan. Tolong dua ini segera dibentuk. Silakan ajak perusahaan swasta atau BUMN di masing-masing daerah. Ke depan kita akan sering bertemu. Kita terus berkoordinasi mencari masalah dan solusinya,\" pungkasnya. (day-mg)

Sumber: