Anggaran Rapat Muspida Rp385,6 Juta

KEJAKSAN - Ada hal menarik dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2012 oleh Wali kota Subardi di Griya Sawala, Jumat (22/3). Anggaran untuk pakaian dinas wali kota Rp269,028 juta, dan anggaran rapat koordinasi antar Muspida mencapai Rp385,6 juta. Sementara untuk pengadaan pakaian khusus di hari-hari tertentu Rp154,9 juta. Wali kota Subardi mengatakan realisasi pendapatan daerah tahun 2012 mencapai 100,12 persen. Tercapai Rp872,125 miliar dari target Rp871,070 miliar. Realisasi pencapaian belanja daerah sebesar 89,71 persen atau sebesar Rp813,671 miliar dari target yang telah ditetapkan Rp907,004 miliar. Tingkat realisasi untuk komponen pendapatan asli dearah tahun anggaran 2012 adalah 101,09 persen atau Rp149,489 miliar, dengan target Rp147,880 miliar. Kontribusi total pendapatan daerah sebesar 17,14 persen. Begitu juga komponen lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi 7,98 persen dengan tingkat realisasi mencapai 92,62 persen atau Rp69,625 miliar dari target Rp75,070 miliar. Untuk proporsi belanja tidak langsung tahun 2012, lanjut Subardi, sebesar 59,98 persen dan belanja langsung sebesar 92,42 persen atau sebesar Rp488,036 persen dari target yang sudah ditetapkan Rp528,056 miliar. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal realisasi mencapai 85,93 persen atau Rp325,634 miliar dari target Rp378,948 miliar. “Realisasi belanja pegawai mencapai 87,94 persen atau memberikan kontribusi sebesar 6,05 persen. Realisasi belanja barang dan jasa mencapai 81,80 persen dengan kontribusi terhadap belanja langsung sebesar 22,42 persen. Dan belanja modal memberikan kontribusi sebesar 11,54 persen dengan tingkat realisasi sebesar 81,80 persen,” bebernya. Subardi menjelaskan tugas pembantuan diterima pemkot dari pemerintah pusat, dilaksanakan tiga OPD yang menyelenggarakan fungsi kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan serta ketenagakerjaan. Bahkan nilai dari pelaksanaan tugas pembantuan sebesar Rp10,5 miliar. Terdiri dari kegiatan bantuan operasional kesehatan Rp1,937 miliar, kegiatan pendukung managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp5 miliar, kegiatan pengaturan pembinaan pengawasan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan gedung dan rumah negara sebesar Rp2,802 miliar, kegiatan pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja sebesar Rp776 juta. Anggaran lainnya dalam LPKj Wali kota 2012 yang mencolok di antaranya pos setda anggaran jasa komunikasi, SDA dan listrik sebesar Rp7,85 miliar, anggaran makan minum wali kota mencapai Rp1,1 miliar. Sedangkan anggaran rakor dan konsultasi Rp877 juta. Pemeliharaan rumdin Rp143,85 juta, pemeliharaan rutin rumdin Rp352 juta. Pemeliharaan mobil dinas wali kota dan wakil wali kota Rp101,5 juta, pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan operasional Rp1,1 miliar. Koordinator Forum Masyarakat Berantas Korupsi (Formasi), Dedi Supriyatno SPdI mengingatkan kepada eksekutif untuk tidak menghamburkan uang rakyat melalui APBD. Karena yang muncul selama ini, justru APBD menjadi ajang untuk menciptkan proyek-proyek yang sebenarnya tidak mendesak. “Banggar juga mesti berani memangkas anggaran-anggaran yang tidak perlu. Alangkah baiknya kalau dialokasikan untuk pembangunan fisik atau peningkatan kesejaheraan masyarakat,” pungkasnya. (abd)

Sumber: