Pj Bupati Evaluasi Pembangunan Fisik, Pengadaan Barang dan Jasa Harus Diperbaiki
![Pj Bupati Evaluasi Pembangunan Fisik, Pengadaan Barang dan Jasa Harus Diperbaiki](https://radarcirebon.disway.id/upload/2018/12/ilmi-safari-pembangunan-3.jpg)
CIREBON- Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon bersama tim OPD dan Penjabat Bupati Cirebon Dr Ir H Dicky Saromi MSc, meninjau progres pembangunan fisik yang telah dilakukan Pemkab Cirebon selama tahun 2018. Kegiatan safari pembangunan itu, digelar selama dua hari (12-13/12). Kepada Radar Cirebon, Dicky menyampaikan, banyak hal yang ditemukan dari safari pembangunan untuk segera dilakukan evaluasi. Salah satunya, perbaikan administrasi proses pelaksanaan kegiatan. Contoh tipologinya, ada pekerjaan yang dimulai di akhir tahun anggaran. Padahal idealnya, kegiatan pembangunan itu digelar di triwulan pertama, kedua dan ketiga. \"Dengan adanya temuan ini, ke depan proses pengadaan barang dan jasa harus diperbaiki, baik sistem maupun persyaratannya. Dan saya rasa, ini penting. Sehingga, kegiatan bisa digelar di triwulan pertama dan kedua,\" ujar Dicky usai meninjau pembangunan jembatan Karangsambung di Kecamatan Arjawinangun. Menurutnya, di tahun 2019 dan 2020, ada belanja modal harus diperbanyak. Porsinya saat ini masih 10 persen dari total APBD. Tujuannya, untuk pelayanan publik dan mengamankan aset. Sebab, belanja modal itu penting. Selain itu, sambung Dicky, ke depan kegiatan pembangunan dilihat dari project by project secara lebih luas. Contohnya, Pasar Pasalaran harus diintegrasikan dengan kawasan Trusmi. Artinya, kegiatan pembangunan ini nantinya saling berkaitan. \"Jika dilihat secara kesimpulan, dari safari pembangunan di hari pertama ini, secara umum kualitas pembangunan sudah bagus dan oke. Tapi, tetap ada yang saya koreksi juga. Jangan sampai mengabaikan kualitas dari pekerjaan,\" ucapnya. Dia juga mengimbau OPD untuk tidak mengusulkan kegiatan-kegiatan yang tidak dipersiapkan dokumen-dokumennya. Hal seperti ini bisa membuat keterlambatan pengerjaan kegiatan. \"Bisa jadi, OPD yang bersangkutan belum siap dokumennya atau bisa juga di waktu bersamaan dokumen- dokumen pekerjaan numpuk. Sehingga, keterlambatan juga bisa terjadi,\" tandasnya. (sam)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: