HAM, Isu Lama yang Tak Pernah Tuntas

TEMA yang diangkat pada debat pertama menyangkut persoalan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Dalam sesi debat pertama tersebut, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengusung 17 program aksi HAM, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno 6 program aksi. Namun, sebagian pihak menilai bahwa isu HAM yang akan diangkat pada debat capres-cawapres sudah tidak relevan. Pasalnya, dalam beberapa tahun belakangan ini penyelesaian kasus HAM tidak kunjung diselesaikan. Oleh siapapun presidennya. “Masalah penyelesaian HAM tak pernah ketemu. Waktu Presidennya Pak Habibie lewat, Gus Dur lewat, Megawati lewat, pada Pilpres 2004 Bu Mega juga menggandeng Prabowo sebagai Wapres. Lalu SBY selama 10 tahun juga lewat. Pak Jokowi juga lewat nampaknya. Jadi isu HAM ini sudah gak fair untuk diangkat,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (16/1). Menurut Fahri, tidak relevannya isu HAM diangkat pada debat pilpres tahun ini karena masing-masing paslon memiliki tanggung jawab dan permasalahan yang sama. Terlebih, lanjut Fahri,  isu HAM hanya dijadikan kepentingan politik. “Isu HAM sekarang bukan masalah hukum tapi masalah politik. Kalau masalahnya politik, kita berdebatnya nanti saja setelah siapa presiden yang terpilih, untuk meminta tanggungjawab meringankan beban negara,” ujarnya. Untuk itu Fahri berharap debat perdana berlangsung seru. Masing-masing pasangan calon harus bertarung secara maksimal. Sebab, debat pilpres merupakan sajian bagi rakyat untuk menentukan pilihan. “Saya berharap, agar kedua pasangan pada debat besok itu jangan kayak cerdas cermat, cerdas tangkas dan harus betul-betul saling nguji,” pungkasnya. Sementara Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar menilai bahwa kedua pasangan calon presiden, yakni Joko Widodo-Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sama-sama tak serius untuk menuntaskan persoalan pelanggaran HAM berat di masa lalu. “Kalau dilihat dari kapasitas dua pasangan calon capres dan cawapres ini tidak serius menangani masalah kasus HAM. Kalau saya mengatakannya, dua-duanya punya problem yang serius terhadap HAM. Di jaman jokowi, saya mengalami sendiri ketika saya mencoba menjalin hubungan dengan menteri-menterinya untuk menagih janji HAM, tapi semuanya saling main tunjuk,” katanya, kemarin. Justru dia meilhat, kasus pelanggaran HAM malah terjadi di era kepemimpinan Jokowi. Salah satu contohnya adalah kriminalisasi terhadap ratusan petani terkait konflik agraria yang mengatasnamakan proyek infrastruktur. “Saya melihat ada fakta pelanggaran HAM baru yang dilakukan di era Jokowi. Kemarin ada data yang baru dirilis oleh beberapa teman, tentang 900 lebih petani dikriminalkan terkait konflik agrarian,” ungkapnya di Jakarta. Sedangkan untuk kubu Prabowo sendiri, kata Haris, isu HAM ini menjadi persoalan yang juga sangat serius di masyarakat. Terlebih, nama Prabowo sudah tertulis jelas dalam laporan resmi dari Komnas HAM. Menurutnya, hal ini akan menjadi tantangan yang lebih besar untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau hingga saat ini. Sementara pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta masyarakat mencermati janji calon presiden di acara debat ini. “Cermati apa yang dijanjikan para capres, terutama pemberantasan korupsi dan penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) serta terorisme,” kata Mahfud. Ia menjelaskan, efek dari debat calon presiden akan mempengaruhi masyarakat. Meski tidak banyak, sebab saat ini lebih dari separoh warga di Tanah Air sudah menentukan pilihan. Kendati demikian, kedua calon presiden dipastikan telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena sadar tentang pengaruhnya terhadap masyarakat. \"Saya yakin debat sudah dipersiapkan sangat baik oleh dua capres, dan pasti tidak ada yang jelek. Tinggal rakyat memilih siapa yang lebih tepat,” tutupnya. (der/fin)

Sumber: