Nelayan Ancam Duduki Lokasi Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban

INDRAMAYU - Nelayan pesisir pantai utara Kecamatan Patrol dan Sukra mengancam bakal menduduki lokasi proyek pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban, Subang. Itu jika, tuntutan mereka tidak digubris. Ancaman itu terlontar saat acara silaturahmi nelayan Desa Sukahaji, Bugel dan Ujunggebang bersama anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Daniel Mutaqien Syafiuddin, Jumat (1/2) lalu. Pertemuan bertempat di area TPI Sukahaji, Kecamatan Patrol, yang turut dihadiri Satker Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut dan main kontraktor pembangunan Pelabuhan Patimban itu berlangsung penuh drama. Semula adem ayem, situasi lantas berubah penuh emosional. Sampai-sampai ketua TPI Sukahaji, HM Tamrin meluapkan amarahnya ketika disindir jika tuntutannya soal kompensasi bagi nelayan terdampak diidentikkan dengan bagi-bagi uang ganti rugi yang dianggap tidak relevan. Kompensasi memang menjadi salah satu dari 3 tuntutan yang disampaikannya selain rekrutmen tenaga kerja anak-anak nelayan dan bantuan perahu di atas 10 GT. “Bukan kompensasi berbentuk uang. Kami minta kalau ada program CSR, kita diberi. Karena selama ini, keberadaan nelayan di tiga desa ini dianggap tidak ada. Bukan prioritas, tidak ada dalam catatan mereka. Sehingga sudah berapa kali kami mengajukan permohonan kepada para pihak berkepentingan juga tidak digubris. Itu yang membuat kami emosi,” teriaknya disambut teriakan dukungan dari ratusan nelayan yang hadir. Tamrin pun lantas mengingatkan pemerintah maupun main kontraktor pelaksana pembangunan Pelabuhan Patimban untuk merealisaikan tuntutan nelayan. Sebab jika tidak, ratusan nelayan tradisional akan melakukan aksi menduduki lokasi proyek. “Kami mendukung Pelabuhan Patimban, tapi kalau nasib kami tidak diperhatikan, ratusan nelayan akan bereaksi menduduki lokasi proyek,” tegasnya. Daniel Mutaqien Syafiuddin bersigap meredam situasi yang kadung panas. Dia meminta nelayan mencegah diri untuk melakukan aksi yang kontraproduktif dengan rencana pemerintah membangun proyek strategis nasional. “Justru dengan kedatangan saya bersama Satker Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut dan main kontraktor pembangunan pelabuhan Patimban ini adalah untuk mencari solusi yang konkret. Saya tegaskan solusi konkret, bukan janji-janji,” jelas dia. Karena itu, ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Indramayu ini meminta Satker Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut dan main kontraktor pembangunan Pelabuhan Patimban untuk memenuhi tuntutan nelayan sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi serta prinsip keadilan seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Daniel juga menegaskan, akan terus mengawal agar tuntutan nelayan terdampak dapat diwujudkan. (kho)

Sumber: