Sejumlah Provinsi Tunda UN

JAKARTA - Dugaan penundaan ujian nasional (UN) yang mulai mencuat kemarin akhirnya jadi kenyataan. Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sejumlah provinsi sudah menyatakan UN ditunda akibat kacaunya distribusi naskah ujian. Kemendikbud meminta masyarakat dan siswa tidak resah atas fenomena ini. Di antara provinsi yang sudah mengumumkan penundaan adalah Nusa Tenggara Timur (NTT). Otoritas setempat sudah mengumumkan jika UN hari pertama (Senin, 15/4) ditunda dan dijalankan pada Jumat (19/4) depan. Untuk ujian Selasa dan Rabu tetap dijalankan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Upaya penundaan ini diambil karena percetakan naskah ujian yang dijalankan di Bogor, Jawa Barat belum rampung. Diperkirakan naskah ujian baru sampai di NTT Senin depan (15/4) dan langsung didistribusikan ke sejumlah rayon. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) Provinsi NTT mengklaim jika penundaan ini sudah dikoordinasikan ke Jakarta dan sudah mendapatkan restu dari Mendikbud Mohammad Nuh. Kasus serupa juga muncul di Bandung. Menurut sejumlah informasi, hingga kemarin siang naskah ujian belum sampai di daerah yang bertetangga dengan Ibu Kota Negara DKI Jakarta itu. Jika pendistribusian naskah UN di Bandung ini molor, tidak menutup kemungkinan Kemendikbud akan mengeluarkan instruksi penundaan ujian. Saat dikonfirmasi Mendikbud Mohammad Nuh belum berkomentar banyak soal penundaan UN di sejumlah lokasi. ’’Besok (hari ini, red) kami akan menggelar konferensi pers soal perkembangan persiapan UN 2013,’’ ujar menteri asal Surabaya itu kemarin. Nuh mengatakan, masyarakat dan siswa tidak perlu cemas terhadap perkembangan persiapan UN yang muncul di media akhir-akhir ini. Dia meminta para siswa terus mempersiapkan diri menghadapi ujian tahunan itu. Mantan Menkominfo itu mengatakan, pihaknya tidak menaruh rasa kekhawatiran jika akhirnya di sejumlah daerah UN terpaksa harus diundur. Nuh mengatakan potensi kebocoran ujian di daerah-daerah yang mengalami penundaan itu sulit terjadi. ’’Sebab soal di setiap provinsi berbeda-beda,’’ katanya. Contohnya untuk kasus di NTT. Potensi siswa di daerah tersebut menerima lembar soal UN untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia (mata pelajaran UN hari pertama) dari provinsi lainnya sangat terbuka. Apalagi dalam kebijakan UN diatur jika soal yang sudah diujikan boleh dibawa pulang para siswa. ’’Saya tegaskan tidak akan ada kebocoran. Karena soal untuk NTT itu berbeda dengan soal untuk provinsi lainnya,’’ kata Nuh. Menurut sejumlah pihak, sampai kemarin Kemendikbud masih terus mengumpulkan laporan dari provinsi-provinsi lain terkait urusan pendistribusian naskah ujian. Mereka belum melansir daerah mana yang sudah aman dan daerah mana yang mencemaskan. Nuh juga menyoroti soal fenomena klinik siswa menjelang ujian. Mulai dari berdoa di kuburan, berdoa sambil mandi kembang, hingga mendoakan pensil 2B yang akan digunakan untuk mengerjakan soal ujian. ’’Berdoa masak tidak boleh. Kita mau makan setiap hari saja berdoa, ini yang ujian setahun sekali masak tidak boleh berdoa,’’ katanya. Nuh mengakui banyak cara yang bisa dilakukan dalam berdoa. Dia meminta siswa tidak menggunakan cara-cara yang berlebihan dan berpotensi menyekutukan Tuhan. Berkali-kali dia mengatakan nilai positif UN di antaranya adalah mendorong siswa untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia lantas berbagi tips supaya siswa tidak cemas dalam menjalankan UN. Di antaranya adalah siswa harus percaya diri terhadap upaya belajar selama ini yang telah dilakukan. Selain itu siswa juga harus menanamkan rasa optimisme bisa mengerjakan soal UN. ’’Tips yang terakhir ya berdoa itu tadi,’’ pungkasnya. Sementara itu, kalangan parlemen mulai bereaksi atas pelaksanaan UN 2013. Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin mengaku prihatin dengan sistem manajemen dan penanganan distribusi bahan ujian. ’’Saya selaku wakil rakyat dari NTT sangat menyayangkan atas ketelodaran ini sehingga UN ditunda,’’ kata dia. Dia mengkritik sistem sentralisasi percetakan naskah UN. Dari pengalamannya, kasus seperti ini tidak pernah terjadi ketika pemprov diberi kewenangan dalam mencetak naskah ujian. ’’Kalau terpusat seperti sekarang ada masalah sedikit saja di satu perusahaan, pelaksanaan UN bisa terganggu,’’ tandasnya. Setelah UN rampung nanti, dia mendorong Kemendikbud dan DPR melakukan evaluasi secara menyeluruh. (wan/dyn)

Sumber: