Arwani Syaerozi, Tokoh Pesantren Asal Cirebon Masuk Bursa Menteri

CIREBON - Arwani Syaerozi, tokoh muda kalangan pesantren dari Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, masuk daftar bursa figur milenial potensial jadi menteri. Hal itu berdasarkan hasil riset Arus Survei Indonesia (ASI) yang dilakukan 26 Februari-12 Maret 2019. ASI merilis 16 figur milenial dari kalangan politisi dan 16 figur milenial dari kalangan profesional yang potensial menjadi menteri. Arwani masuk urutan ketujuh dari 16 figur milenial dari kalangan poltisi potensial yang layak jadi menteri. Tujuh dari 16 figur milenial dari kalangan politisi berdasarkan urutan skoring, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), Grace Natalie (PSI), Taj Yasin Maimoen (PPP), Diaz Hendropriyono (PKPI), Lukmanul Khakim (PKB), Prananda Surya Paloh (NasDem), Arwani Syaerozi (Hanura). Sementara tujuh dari 16 figur milenial dari kalangan profesional berdasarkan urutan skoring, yakni Emil Dardak, Nadiem Makarim, Achmad Zaky, Merry Riana, Witjaksono, Inayah Wahid, Dian Sastrowardoyo. (Baca: Konsisten Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Jadi Misi Arwani Syaerozi ke Senayan) Arwani yang merupakan caleg DPR RI dari Partai Hanura dapil Cirebon-Indramayu nomor urut 2, bersyukur terpilih sebagai salah satu figur potensial menjadi menteri dari kalangan milenial. Doktor termuda lulusan Timur Tengah itu mengaku tidak menyangka sebelumnya hingga masuk bursa figur milenial potensial menjadi menteri. \"Terima kasih kepada semua pihak yang sudah memrcayakan saya sebagai figur milenial potensial menjadi menteri. Tentu, dengan kepercayaan publik ini ke depan kapasitas dan dedikasi saya akan lebih ditingkatkan lagi demi kepentingan bangsa yang lebih luas,\" tutur Arwani kepada Radar Cirebon, Senin (18/3). Menurut pengasuh Pondok Pesantren Assalafie Babakan Ciwaringin itu, hasil survei yang dirilis ASI menjadi parameter sekaligus tanggung jawab moral. Karena itu dirinya meminta dukungan sekaligus saran dan masukan kepada publik terutama warga Cirebon dan sekitarnya agar lebih bermanfaat. \"Karena menjadi pribadi yang manfaat bagi orang lain merupakan aspek penting bagi saya. Dan, ini yang akan terus saya amalkan,\" kata dosen Universitas Indonesia ini. Untuk diketahui, ASI telah melakukan riset bertajuk \"Mencari Figur Milenial Potensial Jadi Menteri.\" Dalam rinciannya, ASI melakukan riset dengan metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. ASI melakukan riset uji kelayakan figur dengan metode uji kelayakan figur melalui tiga tahapan. Pertama, melalui meta-analisis. Yakni pemberitaan media, hasil riset, dan literatur-literatur yang berkaitan. Kedua, melalui focus group discussion (FGD) untuk menganlisis lebih jauh nama-nama yang didapatkan dari hasil meta-analisis. Terakhir, penilaian masing-masing figur terseleksi dilakukan para pakar (public opinion makers). Kriteria penarikan figur berdasarkan kriteria usia, kompetensi, prestasi, inovasi dan pengaruh sosial yang dilakukan selama ini mencerahkan dan berdampak terhadap hajat hidup orang banyak. Sementara para pakar yang menjadi juri penilai berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, jurnalis, peneliti, partai politik, ormas/LSM, pengusaha muda, aktivis, budayawan, profesional dan praktisi pemerintahan. Sementara itu, aspek penilaian figur berdasarkan integritas dan rekam jejak, kompetensi dan kapabilitas, inovasi dan kreativitas, komunikasi publik dan pengaruh sosial, aspek manajerial dan kemampuan memimpin. Kelima aspek penilaian tersebut dilakukan melalui metode FGD para pakar. ASI merilis, para pakar menilai bahwa rentang usia 41-50 tahun (52%) dan usia 31-40 tahun (41%), merupakan usia yang paling ideal menjadi menteri. Sementara aspek kompetensi dan kapasitas (28%) dan integritas dan rekam jejak (20%) merupakan aspek paling penting dan harus dimiliki seorang menteri. Di sisi lain, pakar juga menilai bahwa 30 persen (30%) dan 40 persen (27%) merupakan komposisi ideal generasi milenial masuk kabinet. Terkait preferensi latar belakang menteri, sebanyak 66.36% para pakar menginginkan bahwa menteri milenial dari kalangan profesional dan sebanyak 28.04% menilai sama saja antara kalangan profesional atau partai. (hsn)

Sumber: