DPRD Dukung Pemprov Gratiskan SPP

BANDUNG – Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di tiap jenjang pendidikan, mendapat apresiasi dari DPRD. “Itu langkah yang realistis. Makanya, kami sangat menyambut baik,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD, Jalan Dipenogoro, Bandung, kemarin (18/6). Menurutnya, sebelum pengelolaan pendidikan tingkat SMA/SMK dialihkan ke provinsi, kebijakan menggratiskan SPP sudah dilakukan oleh gubernur saat itu. Dengan sumber anggaran yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pemerintah Pusat, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Provinsi Jawa Barat dan BOS kabupaten/kota. “Namun, pada saat SMA/SMK dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota menarik anggarannya, sehingga akhirnya setiap bulan orang tua siswa membayar SPP,” tuturnya. Dijelaskan, pada saat masih diberlakukan kebijakan tersebut, hitungan kebutuhan operasional setiap siswa per tahunnya itu antara Rp4-5 juta, dengan jumlah alokasi anggaran dari BOS Pusat sebesar Rp1,4 dan BPMU Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500 ribu. Sisanya, sebesar Rp2,1 juta ditanggung oleh BOS kabupaten/kota. “Nah, sekarang kita tinggal mencari slot anggaran kabupaten/kota atau pemerintah provinsi bisa bantu dengan menambah anggaran bantuannya,” jelasnya. Kendati demikian, sebelum mengeluarkan kebijakan harus dihitung lagi. Ditambah, bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat mendengar jika di Jawa Timur sudah melaksanakan kebijakan menggratiskan SPP sampai tingkat SMA/SMK. Oleh sebab itu, dalam agenda kunjungan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, akan berkunjung ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur guna menanyakan pelaksanaan program tersebut. “Jawa timur SPP-nya sudah gratis di APBD tahun sekarang,” ucap politisi PKS ini. Makanya, dalam rapat pembahasan anggaran nanti, pihaknya akan lebih mendalami mengenai anggaran pendidikan. “Kita akan dalami di Badan Anggaran, semoga ini bisa segera diterapkan, guna membantu masyarakat. Karena, masih banyak pemikiran orang tua di daerah, mending anaknya bekerja menghasilkan uang ketimbang sekolah yang memerlukan banyak biaya,” pungkasnya. (jun)

Sumber: