Rusia Tangkap 1.400 Demonstan yang Menuntut Pemilihan Bebas dan Adil

MOSKOW - Polisi Rusia menangkap hampir 1.400 demonstran di Moskow. Para pendemo menuntut pemilihan yang bebas dan adil. Langkah aparat tersebut menjadi tindakan keras terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Ya, sekitar 3.500 orang mengambil bagian dalam protes, setelah pihak berwenang memblokir kandidat oposisi terkemuka untuk mengambil bagian dalam pemilihan kota. Polisi setempat mencoba menghalau pengunjuk rasa ketika mereka mencoba berkumpul di luar balai kota. Kondisi ini datang di tengah frustrasi publik yang lebih luas atas penurunan standar hidup yang telah mencapai peringkat persetujuan Presiden Vladimir Putin. Seminggu sebelumnya, 22.000 turun ke jalan dalam protes yang disetujui, menyerukan pihak berwenang untuk membalikkan keputusan mereka menjelang pemilihan dewan kota pada September. Setelah demonstrasi itu, penyelidik menggerebek rumah dan markas sejumlah kandidat yang didiskualifikasi. Kritikus utama Kremlin, Alexei Navalny, dipenjara selama 30 hari karena dinilai melanggar. Sejak kemarin, Navalny dibawa ke rumah sakit dari penjara setelah mengalami alergi parah. Leonid Volkov, sekutu Navalny, mengatakan Navalny menjalani hukuman bulan lalu. \"Ini dampak dari konspirasi yang harus disalahkan. Bukan dia yang diburu,\" terangnya, seperti dikutip AFP. OVD-Info, sebuah organisasi yang memantau protes, melaporkan ada 1.373 orang ditangkap. Dan aksi demonstran ini merupakan angka tertinggi sejak demonstrasi masal pada 2012, ketika itu puluhan ribu memprotes kembalinya Putin ke Kremlin setelah empat tahun sebagai perdana menteri. Aktivis oposisi telah menyerukan satu lagi unjuk rasa untuk pemilihan terbuka akhir pekan depan. Sedangkan Kedutaan Besar AS di Moskow mengecam aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di luar batas yang tidak proporsional terhadap para demonstran damai. \"Kekerasan dan penangkapan. merusak hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi,\" tulis juru bicara kedutaan Andrea Kalan dalam sebuah tweet. Sedangkan Uni Eropa mengatakan tindakan polisi merusak kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul. Sementara Amnesty International juga mengkritik tindakan keras tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Sekretaris Jenderal Dewan Eropa Thorbjorn Jagland menekankan bahwa semua kandidat yang sah harus diizinkan untuk berpartisipasi dan pemilihan umum yang bebas dan adil harus dijamin. Pemilihan terhadap badan legislatif Moskow yang memiliki 45 kursi, yang saat ini dikendalikan oleh partai Rusia Bersatu pro-Kremlin, akan diselenggarakan dalam enam minggu. Sementara para kandidat pro-Kremlin menikmati dukungan dari negara. Kondisi ini yang membuat para kandidat independen merasa tersisihkan. Begitu sulit mereka meraup suara karena banyaknya intervensi dari pemerintah kota untuk mendapatkan suara. Jajak pendapat lokal adalah kesempatan langka bagi suara-suara yang berbeda untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik karena partai-partai anti-Kremlin telah dikeluarkan dari parlemen selama dua dekade berkuasa. (ful/fin)

Sumber: