Seluruh ASN Pemkot Bakal Dites Urine

CIREBON – Badan Narkotika Nasional (BNN) bakal melakukan tes urine kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota Cirebon tes urine.

Pemeriksaan ini, guna mengidentifikasi dan memastikan aparatur pemerintahan bebas dari narkoba. Kepala BNN Kota Cirebon, AKBP Yaya Satyanagara SH menjelaskan, tes urine terhadap pegawai instansi pemerintah baik itu ASN dan non ASN merupakan sebuah keharusan. Seperti yang tertuang dalam surat edaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) 50/2017 sebagai tindak lanjut dari instruksi presiden.

“Kita sudah berkordinasi dengan walikota Cirebon agar seluruh jajaranya mulai dari pejabat hingga pegawai di pemkot sampai tingkat kelurahan dites urine,” ujar Yaya, kepada Radar Cirebon, Jumat (21/2).

Sebagai langkah awal, BNN memulai pemeriksaan urine kepada 13 pegawai ASN dan honorer di Kantor Kesbangpol Kota Cirebon. Sedangkan, untuk OPD lainnya diharapkan dapat dilakukan secepatnya. Pihaknya menargetkan dalam semester I tahun 2020 ini, 4-5 ribu ASN dibawah Pemkot Cirebon sudah dites urine semuanya. “Target kita sampai semester satu selesai. Tapi tergantung kebijakan kepala daerah,” tuturnya.

Kendala utama tes urine kepada ASN diantaranya keterbatasan alat dan dukungan sumber daya manusia. Padahal, ASN yang mesti dites sampai ke kelurahan.

Dia menambahkan, di instansi TNI seperti Kodim 0614 dan Korem 063/SGJ, pemeriksaan urine terhadap anggotanya sudah rutin digelar. Instansi lainnya seperti kepolisian juga rutin menggelar tes urine disaksikan BNN.

Pemerintahan vertikal lainnya juga diharapkan dapat melakukan tes urin secara berkala terhadap para pegawainya.

Bila didapati ASN yang hasil urinnya mengandung zat adiktif, tidak langsung divonis sebagai pemakai bahkan pengedar. Akan ditanya terlebih dahulu mengenai riwayat medis dan riwayat konsumsinya. Misalnya, memiliki riwayat sakit kemudian diberi obat oleh dokter yang ternyata mengandung zat adiktif, kemudian dilakukan assessment.

Kepala Kesbangpol, Dalhari menambahkan, pihaknya sudah memprogramkan tes urine karena pegawainya tidak banyak, dan biaya cukup ringan. “Kami berani mengambil sikap untuk dites urine, terakhir 7 tahun yang lalu waktu zaman Pak Ano,” tandasnya. (azs)

Sumber: