Rakor Dampak Ekonomi dan Penanganan Covid-19 di Jabar, Gubernur Minta Utamakan Hibah Bansos

\"Memang saat dikampanyekan diam di rumah. Tidak semua pelaku ekonomi bisa melakukan, terutama pabrik. Jadi sampai detik ini (pemprov) masih perlu masukan, kira-kira langkah rekomendasi apa,\" kata Kang Emil.

\"Saya juga titip (kepada) bupati/walikota untuk berikan insentif (berupa) pengurangan pajak hotel dan restoran. Jangan sampai (mereka) pengunjungnya sedikit, pajak tidak ada insentif, akhirnya cash flow industri restoran. Dan hotel tertinggal dan terjadi PHK. (Pengurangan pajak) bisa dilakukan minggu ini, secepatnya,\" tegasnya.

Ridwan Kamil meminta bupati/wali kota di Jabar untuk segera membelanjakan APDB dan membuat rencana aksi pembelanjaan anggaran pemerintah dalam dua bulan ini untuk mengurangi keterlambatan.

\"Utamakan hibah bansos (bantuan sosial) nomor satu, (agar) penerima bisa belanjakan (untuk) konsumsi barang dan lain-lain. Terkait pengurangan pajak di level nasional, tentu kami juga rekomendasikan ke Mendagri untuk memastikan industri terdampak bisa melakukan survival dengan baik, dengan pajak yang dikelola pusat,\" katanya.

Pihaknya ingin mendapatkan masukan terkait sektor informal atau kelas menengah ke bawah yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

\"Misalnya ojol (ojek online). Jika sampai di titik bahwa mereka (sektor) informal menengah bawah, ini dilakukan jaringan pengaman sosial. Kami butuh tim untuk menghitungnya, (apakah) suplai sembako selama mereka terkendala, bantuan keuangan, atau penundaan pembayaran tertentu. Perlu secepatnya dikaji,\" ujar Kang Emil.

\"Dipersilakan ada pegrgeseran anggaran untuk kedaruratan kesehatan dan jaringan pengaman sosial sampai 29 Mei, tidak perlu mendapat persetujuan DPRD,\" tuturnya.

Berikutnya, Kang Emil mendengar laporan lewat video conference dari para kepala daerah atau yang mewakili, mulai dari Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi, hingga Kota Depok.

Mereka melaporkan berbagai kondisi, mulai dari update ODP (Orang Dalam Pemantauan), imbauan social distancing dan bekerja di rumah, sulitnya mendapatkan masker dan hand sanitizer, serta APD tenaga kesehatan, laporan stok kebutuhan pokok terutama kebutuhan gula pasir, hingga turunnya okupansi hotel.

Menutup agenda rakor ini, turut diluncurkan Institut Pembangunan Jawa Barat (InJabar) dan West Java Economic Society (WJES). WJES adalah wadah ekonom, peneliti, pemerhati ekonomi regional Jabar. (rls)

Sumber: