Penanganan Virus Corona Perlu Evaluasi Mendesak

CIREBON - Pemerintah diminta lebih responsif dan cepat dalam melakukan upaya, baik penanganan ataupun pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia. Hal tersebut dirasa penting, agar memberikan rasa aman dan optimis bagi masyarakat dalam menghadapi ancaman virus corona di Indoensia.

Pemerhati Kemasyarakatan dan Tokoh Muda Cirebon, Andri W Kusuma kepada Radar Cirebon mengatakan, apa yang ia rasakan saat ini, pemerintah dinilai masih belum maksimal dalam melakukan upaya penanganan virus corona atau covid-19.

“Saya rasa koordinasi dan kerja sama di pemerintah tidak berjalan secara baik untuk penanganan corona. Ini terjadi sejak awal penanganan. Tentu sekarang masyarakat yang bertanya-tanya, seserius apa pemerintah menangani masalah ini?” tegasnya.

Andri melihat, seharusnya ketika pertama kali virus ini mewabah di Wuhan, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah antisipasif dan melakukan langkah pencegahan, agar bagaimana Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang terpapar Covid-19.

“Virus ini belum ada obatnya. Harusnya begitu geger corona muncul di berbagai negara, Indonesia harusnya langsung ambil langkah penanganan dan bersiap. Tutup semua pintu masuk, khususnya dari pendatang yang berpotensi bisa menularkan Covid-19,” imbuhnya.

Andri pun mengkritisi longgarnya pintu masuk Indonesia untuk warga negara asing. Sehingga membuat potensi penularan semakin besar. Bahkan informasi terakhir, ada 49 TKA asal China baru yang kini sudah berada di Indonesia, membuat program penanganan pencegahan virus corona di Indonesia seperti tak serius. Ketika semua orang diminta berada di dalam rumah, tapi ada warga asing yang dengan begitu mudah masuk ke Indonesia dalam jumlah banyak.

“Ini harus dijadikan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah. Jangan sampai terulang lagi. Di tengah kondisi tanggap darurat, tapi orang asing bisa masuk dengan mudah,” bebernya.

Andri pun meminta pemerintah pusat mendorong agar Pemkab atau Pemprov membangun laboratorium pemeriksaan di daerah-daerah, supaya penanganan dan pencegahan semakin mudah dilakukan. Ini penting, agar daerah dapat segera memeriksa secara mandiri PDP atau ODP Covid 19 dalam jumlah yang banyak dan cepat, tanpa menunggu berhari-hari.

“Termasuk memberikan opsi kewenangann lockdown kepada daerah masing-masing sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Saat ini, kewenangan lockdown masih berada di pemerintah pusat. Ini perlu karena yang paling tahu kondisi wilayahnya, adalah kepala daerah itu sendiri,” ungkapnya. (dri/adv)

Sumber: