Data BLSM Bikin Pemkab Bingung

SUMBER– Pencairan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), membuat bingung Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sebab, pemerintah daerah tidak mengetahui rekap jumlah penerima BLSM. “Kami tidak tahu berapa jumlah penerima BLSM di Kabupaten Cirebon, dan kami juga bingung berapa jumlah kartu perlindungan sosial (KPS) yang dibagikan oleh pemerintah pusat,” ujar Sekretaris Daerah, Dudung Mulyana, kepada Radar, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/6). Menurutnya, ketidaktahuan tersebut disebabkan pemerintah pusat melalui PT Pos Indonesia, tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Akhirnya, pemkab mempertanyakan dari mana data yang diperoleh pemerintah pusat untuk BLSM. “Kami sangat menyayangkan karena selama ini kantor pos tidak pernah konsultasi atau berkoordinasi dengan pemkab,” terangnya. Akibat permasalahan ini, Dudung khawatir akan timbul gejolak. Apalagi, pemkab tidak tahu mekanisme yang digunakan pemerintah pusat. Kebingungan tersebut, tidak hanya terjadi di lingkungan pemkab, tapi hampir seluruh camat dan kepala desa. Mereka tidak tahu sistem yang digunakan pemerintah pusat dalam melakukan pendataan masyarakat miskin. “Pemkab tidak punya rekapan sama sekali, camat sendiri banyak yang belum tahu. Tidak tahu datanya dari mana karena kita tidak dilibatkan, padahal ini persoalan data di daerah,” paparnya. Dudung mengungkapkan, pemkab juga tidak mengetahui anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah pusat untuk beasiswa, raskin, dan BLSM, termasuk dana infrastruktur desa. Dudung mengimbau agar PT Pos Indonesia menyosialisasikan KPS. Sebab, banyak masyarakat yang kurang mampu, yang biasanya mendapatkan bantuan justru tidak dapat. “Biasanya yang regular dapat, justru sekarang tidak dapat BLSM,” tandasnya. (sam)    

Sumber: