Bisa Memicu Konflik, Kuwu Tolak Membagikan BLSM

CILEDUG- Para kuwu di Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon khawatir bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), menjadi pemicu konflik. Bahkan, beberapa kuwu terang-terangan menolak membagikan BLSM karena datanya tidak sesuai kondisi lapangan. Kuwu Japura Lor, H Lasmino mengatakan, kebanyakan kuwu kebingungan dengan ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan. Hal ini menjadi dilema tersendiri. Apalagi disinyalir, banyak masyarakat kelas menengah yang terdaftar sebagai penerima BLSM. “Ya kalau data yang penerima BLSM nggak sesuai kita akan tolak membagikannya kepada masyarakat. Biar PT Pos Indonesia sendiri yang membagikan. Karena kalau kita yang membagikan dan data tidak sesuai, nantinya akan timbulkan konflik kita dengan masyarakat,” ujar dia, kepada Radar, Rabu (26/6). Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat membagikan BLSM bisa membuat kuwu menjadi tumbalnya. Sebab, kuwu tidak dilibatkan atau diberitahu mengenai mekanisme pendataan yang dilakukan. Data sudah jadi dari pemerintah pusat, dan kuwu hanya sebagai pihak yang membagikan BLSM. “Saya akan mengimbau kuwu lain supaya menolak membagikan BLSM. Biar PT Pos yang membagikan,” tegas dia. Sementara itu Kuwu Jatiseeng, Kecamatan Ciledug, Soemarno mengungkapkan, data BLSM tidak sesuai dengan jumlah warga yang berhak menerima. Pihaknya juga bingung membagikan bantuan tersebut. “Kita sudah terima datanya, dan memang benar nggak sesuai datanya. Jadi kita bingung. bukannya saya nggak setuju dengan program pemerintah, tetapi kalau program yang sangat baik ini bisa membuat kita jadi tumbal karena berbenturan dengan masyarakat,” paparnya. Soemarno menuntut data tersebut direvisi agar yang mendapat BLSM benar-benar yang berhak. Apabila tidak direvisi, dirinya pun pikir-pikir untuk membagikan kompensasi kenaikan BBM tersebut. Kuwu Gunung Sari, Yoyo mengaku, dirinya sangat tertekan dengan perbedaan data dengan kondisi ekonomi masyarakat di desanya. Karena apabila data penerima BLSM tidak sesuai dengan kondisi aslinya, dirinya khawatir menjadi sasaran kemarahan masyarakat. “Saya tertekan, saya nggak setuju kalau memang datanya nggak benar. Karena inikan langsung berurusan dengan masyarakat. Tau sendiri kalau masyarakat sudah marah dan kecewa, nantinya desa yang jadi sasaran amarah warga,” tuturnya. (den)

Sumber: