Pendata Calon Penerima BLSM Misterius, Tak Koordinasi dengan Pemdes

MAJALENGKA – Sejumlah masalah mengenai bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) masih ditemukan di beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Majalengka. Data calon penerima BLSM yang tidak akurat, membuat beberapa kepala desa (kades) menduga proses pendataannya asal-asalan dan orang yang mendatanya pun misterius. “Itu dibuktikan dengan masih adanya masyarakat miskin seperti jompo, janda dan kalangan lain yang dianggap masyarakat kurang mampu malah tidak dapet,” kata Kades Panjalin Kidul, Dudung Abdullah Yasin, kepada wartawan koran ini, kemarin (26/6). Dudung menjelaskan, di Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya sendiri pihaknya masih menemukan sejumlah kejanggalan terkait pendataan yang tidak sesuai. Pasalnya, pihak misterius tersebut datang dan memakai data dari tahun 2011 lalu. Dirinya menganggap seharusnya acuan tersebut sudah tidak dipakai. Di samping itu, ada sekitar 40 persen dari 29 RT masyarakat miskin di desanya itu tidak mendapatkan bantuan kompensasi dari pemerintah tersebut. Apalagi saat membahas mekanisme, Rabu (26/6) pagi di kantor Kecamatan Sumberjaya terkait pendataan dan penyaluran bantuan pihak terkait terkesan tidak bisa menjawab. “Dari data yang dianggap tidak layak itu dari 639 KK yang notabene miskin itu masih ada yang tidak dapat bantuan tersebut. Malah banyak yang masih produktif, mendapatkan BLSM. Seharusnya data dari tahun 2011 itu tidak layak. Karena nasib manusia itu temporer, bisa dalam satu minggu ada yang sudah kaya,” tegasnya. Ia mengatakan, sebagai warga negara yang baik, pihaknya tidak menyalahkan atau menolak dengan program tersebut. Terlebih program itu sudah diluncurkan dan diputuskan pemerintah pusat sebagaimana harus dijalankan. Namun demikian, dengan syarat data tersebut harus dievaluasi kembali mengenai kategori masyarakat yang berhak menerima BLSM itu. Apalagi pihak misterius itu tidak berkoordinasi dan mengkonfirmasikan pendataan tersebut kepada pemerintah desa (pemdes) setempat. “Seharusnya itu yang bisa memberikan acuan dan arahan. Tidak asal-asalan mendata dan malah ngambil data tahun lalu,” keluhnya. Senada juga disampaikan Kades Rancaputat, Dedi Kusnadi mengakui jika di desanya juga masih ditemukan kejanggalan dari pihak misterius itu. Terhitung dari jumlah penduduk yang mencapai 1.456, sekitar 15 persen adalah warga kurang mampu. Ketidaksesuaian pendataan yang terjadi di desa tersebut berimbas disalahkannya semua lembaga seperti RT, RW, dan pemdes. “Dari 228 KK yang dapat bantuan itu ditemukan ada yang tidak dapat. Padahal itu yang lebih layak mendapatkan BLSM. Tetap saja di lapangan, warga beranggapan bahwa data itu dari kades. Padahal, saya tidak tahu terkait pendataan itu dan perekrutan orang untuk mendata itu siapa,” tambahnya. Kebijakan pemerintah yang ditemukan masalah, menurut Kusnadi, dirinya bukan tidak ingin bertanggung jawab masalah itu. Karena proses pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak valid alasan dirinya tutup mata. Seharusnya pihak terkait terlebih dahulu sharing terkait layak atau tidaknya calon penerima bantuan. Sementara itu, kejadian serupa juga dialami di Desa Lojikobong, Kecamatan Sumberjaya. Kades Eman membenarkan jika pihak yang melakukan pendataan tersebut mengacu pada tahun 2011 lalu. Dari jumlah penduduk 5.106 sementara yang mendapatkan BLSM mencapai 432. Namun dari rumah tangga miskin sekitar 528 orang itu beberapa di antaranya ada yang tidak mendapatkan bantuan. “Memang dalam melakukan pendataan ada orang Lojikobong. Tapi itu tanpa sepengetahuan pemdes. Makanya banyak terjadi kesalahan,” tandasnya. Menurut Eman, seharusnya dalam melakukan pendataan itu orang yang mendatanya tidak dari satu desa yang sama. Seperti dari wilayah Kecamatan Jatiwangi yang dinilai aman tidak ada sistem pemilih. (ono)  

Sumber: