BLT dan Bansos Diperpanjang hingga Desember 2020

JAKARTA - Pemerintah akan memperpanjang bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial (bansos) berupa sembako kepada masyarakat miskin yang berdampak Corona hingga Desember 2020. Namun, dana BLT yang disalurkan semula Rp600.000 akan menjadi Rp300.000 per kepala keluarga. Demikian disampaikan Menteri Sosial, Juliari P Batubara saat menghadiri penyerahan bantuan sosial presiden RI kepada serikat pekerja/serikat buruh yang terdampak Covid-19 di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta.

\"Kami akan memberikan tambahan bantuan apabila masih ada pekerja/buruh lain yang masih memerlukan bantuan, baik sembako maupun uang tunai. Pasalnya bantuan sosial tersebut, sesuai dengan arahan dari Presiden, bahwa bantuan sosial akan terus dilanjutkan hingga bulan Desember 2020, yang semula Rp600.000 menjadi Rp300.000 per kepala keluarga,\" ujar Mensos.

Kemensos bekerja sama dengan menteri Ketenagakerjaan perihal bantuan sembako dan BLT. Kolaborasi ini diharapkan bisa mewujudkan bansos yang tersalur tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik oleh pekerja/buruh yang terdampak Covid-19.

\"Kami yakin Kementerian Ketenagakerjaan salah satu Kementerian yang paling repot pada saat pandemi Covid-19, kami sangat paham, karena kalau bantuan yang disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan bantuan ini tidak akan salah sasaran,\" ujar Mensos Juliari.

Juliari mengaku selalu siap jika Kementerian Ketenagakerjaan membutuhkan bantuan, dan apabila masih ada data pekerja/buruh yang masih memerlukan bantuan sosial. \"Jadi kami di sini menyatakan kalau nanti masih memungkinkan tambahan bantuan karena rencananya sesuai dengan persetujuan bapak presiden pemberian bantuan sosial tunai maupun sembako akan dilanjutkan sampai bulan Desember,\" ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya membuka ruang, apabila ada data-data penerima yang dianggap layak menerima bantuan sosial, pihaknya siap untuk membantu. \"Nanti sesuai dengan laporan Dirjen, kerja sama eselon 1 dan kita bisa kembali menyalurkan bantuan melalui Kementerian Ketenagakerjaan, semoga bantuan dari presiden ini bermanfaat,\" ujarnya.

Sebanyak 23.000 paket diberikan kepada korban PHK dan telah dirumahkan yang berada di wilayah Jabodetabek dan berdasarkan data yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Menaker Ida Fauziyah mengatakan komitmen besar pemerintah untuk memberikan perhatian dan prioritas untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat.

\"Prinsipnya pemerintah mengerti sekali apa yang menjadi beban teman-teman pekerja dan buruh. Mudah-mudahan apa yang pemerintah lakukan sedikit bisa meringankan beban,\" kata Menaker Ida.

Sebelumnya, data Kemnaker yang sudah terverifikasi per 27 Mei 2020 mencatat 1.058.284 pekerja sektor formal yang dirumahkan dan yang terkena PHK 380.221. Sementara itu jumlah tenaga kerja terdampak Covid-19 di sektor informal sejumlah 318.959 pekerja sehingga total yang dirumahkan dan terkena PHK sebesar 1.757.464 pekerja/buruh. (dal/fin)

Sumber: