DP Kecam Tindakan Wawali

Melegalkan Ratusan Siswa ke Sekolah Tertentu, Dianggap Melanggar Aturan KESAMBI- Tindakan Wakil Wali Kota (Wawali) Nasrudin Azis SH memasukkan sekitar 300 calon siswa baru ke sekolah-sekolah negeri dikecam Dewan Pendidikan (DP). Azis pun disebut tidak tahu aturan soal PPDB Online 2013. Kecaman DP disampaikan dalam sebuah pertemuan, kemarin. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DP Abdul Rozak, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) BMPS H Halim Faletehan, Wakil Ketua BMPS Drs H Abu Malik MPd, dan Dede Permana dari Forum Guru Sekolah Swasta. Pada kesempatan itu, Abdul Rozak menyesalkan tindakan Azis yang memasukkan sedikitnya 300 nama calon siswa baru ke sekolah-sekolah negeri. Apa yang dilakukan Azis, kata Rozak, kontraproduktif dengan Perwali PPDB Online 2013 yang hanya membuka PPDB satu kali. “Ini sama saja wawali melanggar perwali,” kritik Rozak. Wawali, sambung Rozak, lebih memilih membela tim suksesnya, bahkan sudah memiliki rencana untuk memasukkan siswa dalam proses PPDB. Pengakuan Jojo (kepsek SMPN 2) yang menerima siswa titipan menjadi bukti adanya siswa titipan. “Saya mendengar SMPN 2 sudah diinstruksikan menerima 80 orang. Tapi belum tahu verifikasi, besok terakhir daftar ulang bisa ketahuan verifikasinya,” kata Rozak dalam pertemuan itu. Sementara Wakil Ketua BMPS Drs Abu Malik MPd mengatakan kekurangan siswa di sekolah negeri dan swasta bukan sesuatu yang aneh. Dia menjelaskan Perwali PPDB Online 2013 yang mencantumkan kuota 10-90 (10 persen warga luar kota dan 90 persen warga kota), sudah pasti akan memengaruhi jumlah siswa. “Karena saat menetapkan 90 persen 10 persen, data di lapangan khususnya SMA, itu dari luar kota 32-38 persen. Jadi ketika ditetapkan 90-10 pasti ada sekolah yang kekurangan siswa. Ini sudah disampaikan ke rapat. Tapi karena ada oknum anggota DPRD yang tetap ngotot saat rapat di Kuningan, ya jadi begini,” sesal Abu. Dia juga menyayangkan berubahnya pernyataan wali kota yang semula akan menghapus kuota 90-10, tapi kemudian dipertahankan. \"Saya rasa wajar keraguan wali kota, karena pembisik-pembisiknya tidak memiliki data lengkap dan alasan yang pasti mengapa 90-10 itu harus dan perlu dibubarkan,” tegasnya. Di sisi lain, kata Abu, disdik sebagai penanggung jawab PPDB juga tidak mampu meyakinkan wali kota akan pentingnya penghapusan 10-90, atau dinaikkan (jatah luar kota) menjadi 20 persen. Soal kemungkinan PPDB jilid II, dia menegaskan itu adalah sebuah penyimpangan (jika dilakukan). Mestinya kata dia, bukan jilid II yang diberlakukan, tapi evaluasi, koreksi, dan introspeksi. “Kalau tahun lalu PPDB jilid II dibuka karena keserakahan dan ketamakan, dan kalau sekarang PPDB II mau dibuka itu karena kesombongan dan kecongkakan. Boleh jadi tahun berikutnya azab Allah akan ditimpakan,” kritiknya. Sedangkan Dede Permana dari Forum Guru Sekolah Swasta juga mempertanyakan kuota anak guru yang tergabung dalam PGRI. Jika memang anak guru, kata dia, harus membuktikan dengan menunjukkan surat KP-4. “Nyatanya hingga sekarang ada yang tidak mampu menunjukkan itu. Jika tidak mampu menunjukkan, itu berarti mencatut nama PGRI. Dan kita siap demo tentang PPDB,” tegasnya. Dede juga membeberkan bukti bahwasanya tim sukses Ano-Azis terlibat titip-menitip siswa baru. Hal ini seperti yang terjadi di SMPN 6. Dari data yang disampaikan Dede, sejumlah nama yang selama ini dekat dengan Azis, memasukkan titipan siswa ke SMPN 6. Dalam surat siswa titipan itu, Azis juga membubuhkan tanda tangan. Mereka yang menitip siswa dari Partai Demokrat di antaranya M Handarujati Kalamullah dan Raymond, dari Partai Golkar muncul nama H Teguh, mantan anggota DPRD dari PDIP Samaun M, Ketua Pemuda Pancasila Heri Hermawan, Ketua PPP Agus Daryanto, mantan caleg PAN Nurhaedi, A Subur dari LSM, kader PDIP Siswanto. Bahkan anggota DPRD seperti Yayan Sopyan dan Wakil Ketua DPRD Edi Suripno juga terlibat titip-menitip siswa di SMPN 6. “Ini yang main tim sukses Ano-Azis, ada tanda tangan Azis,” sesalnya. Sementara salah atu anggota tim sukses Ano-Azis, Umar Stanis Clau, saat dikonfirmasi justru kaget dokumen berisi nama-nama calon siswa baru ke SMPN 6 bisa bocor ke publik. Padahal dokumen itu ada tanda tangan Azis. Jika benar adanya, Umar menduga yang membocorkan dokumen ini adalah pihak sekolah atau dinas pendidikan. “Kalau sampai itu terjadi, berarti kepala sekolah secara terbuka sudah melakukan perlawanan kepada wakil wali kota dengan membocorkan dokumen itu,” tegasnya. (abd)

Sumber: