APBD Jabar 2026 Ketok Palu! Ini 5 Fokus Pembangunan Versi KDM, Ada untuk Indramayu

BANDUNG, RADARCIREBON.COM - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jabar Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dan penyampaian pendapat akhir Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis 20 November 2025 kemarin.

Dedi Mulyadi menegaskan, fokus pembangunan Jabar pada 2026 diarahkan pada penyelesaian infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. 

Ia menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai di atas 90 persen.

BACA JUGA:Di Hadapan Ribuan Kader, KDM Ungkap Peran Strategis Muhammadiyah Buat Negara

Bahkan, diharapkan bisa menembus 95 persen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,8 triliun.

"Kita ingin mencapai tingkat kemantapan di atas 90 persen, mudah-mudahan bisa 95 persen. Alokasinya Rp4,8 triliun," ujarnya.

Selain pembangunan jalan, Pemprov Jabar juga mengalokasikan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru sebagai upaya memperluas akses pendidikan. 

Di sektor kesehatan, Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan rencana pembangunan rumah sakit daerah baru di Kabupaten Indramayu sebagai salah satu langkah memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.

"Kemudian kita ingin membangun unit sekolah baru, yang ini hampir ada Rp500 Miliar, kemudian kita juga mendorong tumbuhnya rumah sakit daerah baru, ini rencana kalau ngga salah di Indramayu," ujarnya

Penanganan banjir turut menjadi perhatian melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai. 

Pemerintah provinsi juga menyiapkan anggaran untuk penyelesaian program listrik bagi masyarakat miskin senilai Rp78 miliar serta pembangunan penerangan jalan umum sebesar Rp473 miliar.

KDM menegaskan seluruh agenda tersebut menjadi kerangka prioritas pembangunan tahun 2026. “Ini adalah kerangka-kerangka prioritas,” tegasnya.

Ia menambahkan, fokus pada prioritas tersebut membuat sejumlah perangkat daerah perlu mengurangi kegiatan yang dinilai kurang relevan. 

Sumber: reportase