Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Desak Bentuk Tim Adhoc Penertiban Komplek Makam Sunan Gunung Jati

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Kondisi kumuh dan menjamurnya pengemis di area situs Makam Sunan Gunung Jati, menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Cirebon. 

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon segera membentuk tim adhoc lintas instansi. Tujuannya, menata ikon wisata religi itu lebih nyaman. 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati AMd mengatakan, penertiban pengemis di area makam bukan perkara sepele. 

Kompleksitas persoalan ini menuntut keterlibatan banyak pihak, termasuk lintas SKPD. 

BACA JUGA:Lantik Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, KDM Minta Fokus Benahi Kemiskinan, Infrakstruktur dan Lingkungan

BACA JUGA:Ingin Warga Tertib Berlalu Lintas, Kapolresta Cirebon Pimpin Langsung Patroli Public Address

BACA JUGA:Berbagi Kebaikan di Momen Hari Raya Idul Adha, Cirebon Power Salurkan 56 Hewan Kurban

"Hasil rapat, tim adhoc ini rencananya dibentuk oleh Disbudpar, dan akan melibatkan berbagai unsur, seperti Bappelitbangda, Satpol PP, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, serta Komisi I DPRD sendiri," ungkap Rohayati usai rapat bersama Sekda, Disbudpar, Satpol PP, dan Bappelitbangda, Selasa 3 Juni 2025 kemarin.

Menurutnya, tantangan dalam penataan kawasan makam cukup kompleks. Selain menyangkut aset milik Keraton, juga terdapat aset TNI di komplek tersebut. 

“Meski bukan aset Pemerintah Kabupaten Cirebon, kami ingin hadir untuk memastikan area makam lebih nyaman dan aman bagi para peziarah,” paparnya. 

Senada, disampaikan Wakil Ketua Komisi I, Nova Fikrotushofiyah Lc. Ia mendorong percepatan pembentukan tim adhoc sebagai langkah konkret menangani permasalahan sosial di kawasan wisata religi itu.

“Tim adhoc ini nantinya akan bekerja berkelanjutan. Jadi perlu segera dibentuk agar persoalan yang sudah lama dikeluhkan ini bisa segera ditangani,” tegasnya

Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon Dr Hilmy Riva'i MPd menyambut baik inisiatif tersebut.

Menurutnya, penanganan pengemis merupakan masalah lintas sektor yang memerlukan sinergi kuat antara OPD dan stakeholder lainnya.

Sumber: reportase