APBD Jabar Berpotensi Tekor 5,7 Triliun, Sering Ada Pergeseran Sepihak

RADARCIREBON.COM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), berpotensi defisit hingga Rp5,7 triliun.

Potensi defisit ini, mendapatkan sorotan dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebab, seringkali pemprov melakukan pergeseran anggaran secara sepihak.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengungkapkan, legislatif mendapati Pemerintah Provinsi Jabar beberapa kali melakukan kebijakan pergeseran anggaran secara sepihak, tanpa melakukan koordinasi maupun penyampaian hasil kepada DPRD Jabar.

"DPRD Jawa Barat mencatat bahwa telah terjadi beberapa kali pergeseran APBD tanpa penyampaian hasil pergeseran kepada DPRD Jawa Barat."

BACA JUGA:EST School Resmi Hadir di Indramayu, Sekolah Standar Pendidikan Nasional Bertaraf Internasional

"Ke depan, mekanisme tersebut diharapkan dapat diperbaiki melalui komunikasi yang lebih intensif antara Gubernur Jabar, TAPD, dan DPRD Jawa Barat," kata Ono dalam keterangan di Bandung.

Ono mengingatkan bahwa setiap kebijakan pergeseran anggaran semestinya wajib melibatkan DPRD Jabar sebagai lembaga yang memegang fungsi budgeting, demi menjaga transparansi, akuntabilitas, serta marwah kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

Terkait proyeksi defisit senilai Rp5,7 triliun itu, Ono memaparkan bahwa potensi koreksi fiskal ini sebenarnya telah diantisipasi sejak awal pembahasan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Beberapa pemicunya antara lain perbedaan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pusat, serta adanya komponen belanja wajib yang harus disesuaikan.

BACA JUGA:DPRD dukung Tindak Tegas Kasus Fake GPS ASN, Lukman: Jangan Berhenti di Satu Kasus

DPRD Jabar mendesak Pemprov untuk melakukan analisis mendalam secara akurat terhadap proyeksi pendapatan seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, hingga pajak rokok sebagai landasan penentuan kebijakan.

"DPRD Jawa Barat menginginkan seluruh keputusan mengenai penanganan defisit didasarkan pada data yang komprehensif."

"Dengan demikian dapat dipertimbangkan secara objektif apakah defisit akan ditutup melalui efisiensi belanja, pembiayaan, atau penyesuaian terhadap program-program pemerintah daerah sesuai kemampuan fiskal," ucap Ono.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat moncer di angka 5,85 persen, DPRD Jabar menilai indikator tersebut semu karena mayoritas masih didorong oleh tingginya belanja pemerintah, bukan oleh sektor riil masyarakat.

Sumber: