Direksi Khawatirkan Pelayanan Terganggu

CIREBON - Jajaran direksi RSUD Waled sama sekali tidak mengkhawatirkan adanya permasalahan tanda tangan palsu terhadap pembangunan yang selama tengah berjalan. Namun pihak jajaran direksi hanya mengkhawatirkan pelayanan kepada masyarakat terganggu. Hal tersebut diungkapkan Plt Direktur RSUD Waled dr H Agus Sulaiman, yang didampingi Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Ali Mughayat, di sela-sela buka puasa bersama dengan awak media di salah satu rumah makan Kota Cirebon, Jumat (26/7). “Kita enggak khawatirkan permasalahan itu akan mengganggu pembangunan. Justru yang kita khawatirkan, masalah itu akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Yaitu bisa terjadi kalau kami jajaran direksi dan staf mengurusi masalah itu terus, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan terganggu,” ujar Agus kepad Radar. Wakil Direktur Bidang Umum dan Pelayanan RSUD Waled Ali Mughayat menambahkan, bahwa selama ini pembangunan di RSUD Waled baru mencapai 30 persen. Hal itu dikarenakan selain masalah dana, juga pembangunan tidak bisa dilaksanakan sekaligus. “Pembangunan di RSUD Waled dilaksanakan secara bertahap, dan sekarang baru sampai 30 persen. Kenapa kita laksanakan pembangunan secara bertahap, karena uang yang tersedia juga bertahap. Pencairan dana pembangunan RSUD Waled itu baru Rp34 miliar dari yang dianggarkan sebesar Rp118 miliar. Tahun 2012 itu hanya Rp13 miliar. Rp6,5 miliar dari kabupaten dan Rp6,5 miliar dari Provinsi Jabar. Dana itu kita gunakan untuk menyelesaikan tiga bangunan ICU, CSSD dan asrama. Nah, kalau sudah selesai bawahnya, dipakai untuk polikklinik. ICU sudah selesai dipakai juga untuk ruangan anak. Karena polikklinik tidak boleh berhenti maka masuklah ke asrama dan CSSD,” tambah Ali. Masih menurut Ali, tahun 2013 ini ada dana sebesar Rp46,5 miliar yang akan dialokasikan untuk poliklinik, masjid serta ruangan gizi dan jenazah. “Tahun ini (2013 red) kita ada dana Rp40 miliar dari provinsi dan Rp6,5 miliar dari kabupaten yang akan digunakan untuk pembangunan poliklinik, masjid, ruangan gizi dan jenazah. Kita juga rencananya tahun ini ada dana tambahan dari APBN sebanyak Rp17 miliar untuk pembangunan maternal neo natal atau ruangan untuk ibu dan bayi, biayanya Rp24,5 miliar, jadi masih kurang 7,5 miliar. Kalau di APBNP tidak dapat maka pem bangunan tersebut tidak selesai, mudah-mudahan dapat,” ujar Ali. Ali pun menuturkan, bahwa permasalahan tanda tangan palsu memang tidak akan menimbulkan dampak apapun. Namun apabila pembangunan RSUD Waled sampai terhenti karena tanda tangan tersebut, maka akan menjadi masalah baru. “Kalau sampai pembangunan terhenti karena masalah itu, maka itu bisa menimbulkan masalah. Tentunya akan sangat berdampak pada pelayanan masyarakat. Karena memang pembangunan tersebut semata-mata untuk menunjang pelayanan  kepada masyarakat,” ujar Ali. (den)