KESAMBI - Sejumlah posisi baik di eselon dua, tiga dan empat rupanya belum menggerakkan walikota untuk segera melakukan mutasi kepegawaian. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK Diklat), saat ini satu posisi kosong di eselon dua sepeninggal pejabat yang penisun, sedikitnya 11 posisi di eselon tiga saat ini juga dalam keadaan kosong dan 31 posisi di eselon empat juga kosong. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BK Diklat, Agung Prabowo, menjelaskan, 11 posisi kosong di eselon tiga dikarenakan delapan pejabat memasuki masa pensiun dan tiga pejabat promosi ke selon dua. Sedangkan pada posisi eselon empat, 27 pejabat memasuki masa pensiun dan dua orang meninggal dunia. “Nah yang dua orang lagi mutasi ke daerah lain,” urai Agung, saat ditemui di kediamannya belum lama ini. Banyaknya pejabat yang pensiun ataupun promosi, kata Agung, memang menyebabkan banyaknya kekosongan posisi. Tetapi ketika ditanyakan kapan pelaksanaan mutasi, Agung enggan menjawab. Menurut dia, itu adalah kewenangan walikota sedangkan BK Diklat hanya melakukan kajian dari sisi kepegawaian saja. “Wah kalau nanya mutasi-nya kapan saya nggak tahu. Kami hanya menyiapkan data-datanya saja,” ujar dia. Menurut Agung, saat ini BK Diklat sudah melakukan persiapan berbagai data yang diperlukan untuk melaksanakan mutasi. Kajian ditingkat BK Diklat nantinya akan melalui kajian lagi di tingkatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Lalu, hasil kajiannya akan disampaikan ke walikota untuk kemudian mengambil kebijakan mengenai mutasi kepegawaian. “Kita sih cuma menyiapkan saja. Jadi kapan saja diperlukan, kami siap sodorkan datanya. Soal kapan waktunya (pelaksanaan mutasi) itu tergantung Baperjakat dan walikota,” tutur mantan anggota Dewan Pendidikan (DP) ini. Terpisah, anggota Komisi A DPRD, H Ahmad Azrul Zuniarto SSi Apt mengaku sudah meminta agar walikota melakukan mutasi secepat mungkin. Sebab, posisi kepegawaian saat ini memang cukup banyak yang kosong. “Kita minta informal karena formalnya kan sudah sebelum mutasi eselon dua yang dr Heru cs. Nah yang sekarang kita minta-nya secara non formal,” katanya. Azrul menjelaskan, secara kinerja kekosongan sejumlah posisi pada eselon dua, tiga dan empat tidak berpengaruh signifikan. Tapi dalam mekanisme pertanggung jawaban, adanya pelaksanaan harian ataupun pelaksana tugas cukup riskan sebab tidak bertanggung jawab penuh. “Kalau kinerja sih nggak masalah. Tapi secara pertanggungjawaban jadi riskan karena nggak ada penanggung jawabnya,” katanya. (yud)
Kategori :