JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah informasi anonim yang diberitakan Reuters, bahwa Indonesia menyetujui proposal junta militer Myanmar untuk mengadakan pemilihan umum (pemilu) ulang.
Pasalnya, dampak dari laporan tersebut, sekelompok warga berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar untuk memprotes sikap Jakarta yang diduga mendukung pemilihan umum ulang yang diserukan militer negara tersebut.
Melalui akun Twitter, seorang jurnalis Al Jazeera yang merupakan eks koresponden Reuters di Myanmar, Hin Zaw, mengunggah sejumlah gambar yang memperlihatkan kedubes RI di Yangon telah dikepung warga lokal dengan berbagai slogan berbahasa Myanmar.
\"Protes telah berlangsung di Kedubes Indonesia di Yangon pagi ini menyusul laporan yang muncul bahwa negara (RI) tengah membujuk negara ASEAN lain untuk mendukung pemilu baru yang diserukan junta militer ilegal,\" kata Hnin Zaw dalam unggahannya, Selasa (23/2).
Dikutip Reuters, tiga sumber diplomatik yang mengetahui masalah ini mengatakan, gagasan Indonesia tersebut telah mendapat dukungan kuat sejumlah negara.
Laporan terkait posisi Indonesia itu memicu kecaman dari berbagai pihak terutama di media sosial. Sebagian besar netizen Myanmar mengecam gagasan Indonesia soal pemilu tersebut.
\"Tentu saja tidak! Kami telah memilih pemimpin dan pemerintah kami. Tolong, hormati suara kami. Itu adalah suara kami. Kami tidak butuh pemilu lain,\" komentar pengguna Twitter @YourAnonMyanmar.
Menanggapi tuduhan itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan, transisi Myanmar menuju demokrasi harus mengikuti keinginan rakyatnya, terutama setelah kudeta militer yang berlangsung pada 1 Februari lalu.
Pernyataan itu diutarakan Retno, setelah muncul laporan yang mengungkap Indonesia mendorong negara lain di ASEAN untuk mendukung Myanmar melakukan pemilihan umum ulang yang selama ini diserukan militer sebelum kudeta berlangsung. Laporan itu memicu kecaman dari berbagai pihak terutama warga Myanmar.
\"Transisi demokrasi inklusif harus diupayakan sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Jalan apa pun yang ditempuh di depan harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini,\" kata Retno melalui pernyataannya.
\"Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar. Kesejahteraan dan keamanan masyarakat Myanmar menjadi prioritas nomor satu,\" imbuhnya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI juga menyampaikan kondisi kedutaan besar Indonesia untuk Myanmar di Yangon dalam kondisi aman setelah menjadi sasaran demonstrasi pada Selasa (23/2).
\"Unjuk rasa dan penyampaian pendapat memang telah berlangsung dari hari ke hari (di Myanmar) termasuk juga terjadi di depan gedung KBRI kita,\" kata Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah dalam jumpa pers virtual.
\"Sejauh ini, masyarakat Indonesia di Myanmar dalam kondisi aman dan masih dalam perlindungan KBRI kita,\" imbuhnya.
Faizasyah menjelaskan, demonstrasi yang berlangsung di depan KBRI Yangon terjadi akibat salah paham yang dipicu pemberitaan.