CIREBON - Kawasan Metropolitan Rebana akan menjadi pusat ekonomi baru yang memiliki daya saing di Jawa Barat.
Hal tersebut diungkapkan Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Barat H Dudi Sudrajat Abdurachim usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Peringkat Daerah (RKPD) 2022 di salah satu hotel Jl Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Rabu (31/3).
\"Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Jawa Barat sudah menyiapkan Kawasan Metropolitan Rebana, Kabupaten Cirebon berada di dalam kawasan tersebut. Di wilayah tersebut (Kabupaten Cirebon) sudah berdiri salah satu universitas terbaik negeri, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB) di Kecamatan Arjawinangun,\" ungkapnya.
Menurut H Dudi, Politeknik Manufaktur (Polman) bakal dibangun di Kabupaten Majalengka.
\"Masa depan Jawa Barat ada di wilayah Cirebon, pemerintah punya kewajiban bertanggung jawab menyediakan untuk masyarakat,\" ujarnya.
Sementara itu, Bupati Cirebon H Imron mengatakan, Rencana Kerja Peringkat Daerah (RKPD) pada 2020 harus terfokus pada penguatan pemulihan ekonomi secara inklusif dengan dukungan reformasi struktural. Sehingga nantinya bisa meningkatkan daya saing, investasi, dan lapangan kerja.
\"Pandemi ini, semua sektor mengalami penurunan, Langkah perencanaan harus sesuai hasil. Musrenbang ini bukan hanya sesuai keinginan tapi sesuai dengan kondisi riil,\" tuturnya.
Perencanaan RKPD pada 2022 yang terfokus dengan rencana pemerintah pusat, menurut Imron, bakal mengusung delapan program prioritas pembangunan daerah.
\"Beberapa prioritas pembangunan daerah tersebut yakni, pengembangan ekonomi kerakyatan dari sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang semuanya berbasis inovasi,\" ucapnya.
Imron menyebutkan, perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan. Serta penanganan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan jaminan sosial.
\"Semua upaya ini dilakukan dengan cara mengedepankan aspirasi dari masyarakat. Sehingga arah kebijakan ini bakal menjadi ketetapan sebelumnya,\" katanya. (rdh)