JAKARTA- Indonesia berhasil menekan 60.000 lebih kasus aktif Covid-19 dalam skala nasional. Indonesia diklaim sudah melewati puncak kasus aktif Covid-19 dengan mengalami penurunan sebanyak 25,77 persen, dengan menekan sebesar 60.902 kasus aktif per tanggal 8 Agustus 2021.
“Kalau pekan lalu, minusnya 38.000 kasus aktif. Di pekan terakhir, Indonesia mampu menurunkan minus 60.902 kasus aktif. Ini terhitung tujuh hari terakhir per tanggal 8 Agustus 2021. Karena evaluasi dilakukan per pekan. Sehingga trennya sudah cukup baik di level nasional,” kata Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 dr Dewi Nur Aisyah di Jakarta, Kamis (12/8).
Terakhir jumlah kasus aktif di angka 426.000. Jumlah ini masih harus terus ditekan. Angka kasus aktif yang masih terpantau tinggi jadi alasan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali selama sepekan. Selain itu, di luar Jawa-Bali menjadi dua pekan.“Setiap pekan kita lihat update jumlah kasus aktif. Kita ingin minus. Artinya terjadi penurunan jumlah kasus aktif. Tapi, kalau melihat beberapa pekan terakhir naik, baru dua pekan terakhir terjadi penurunan,” jelasnya.
Walaupun secara nasional telah mengalami penurunan kasus aktif secara signifikan, jumlah kasus aktif di beberapa daerah di luar pulau Jawa-Bali masih tinggi. Tak hanya itu. Jumlah kasus aktifnya juga berbeda-beda.Hal tersebut disebabkan oleh luas wilayah suatu daerah dan waktu penyebaran saat masyarakat melakukan mobilitas. “Semakin luas wilayahnya, semakin butuh waktu untuk menyebar. Untuk kembali ke dalam kondisi sebelumnya, penurunan juga butuh waktu lagi,” kata Dewi.
Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah mobilitas warga. Semakin banyak masyarakat yang dapat mengendalikan mobilitas, maka angka penurunan bisa lebih cepat tercapai.
Sementara itu, sebanyak enam provinsi di Indonesia mengalami penambahan kasus aktif secara signifikan. Yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Riau dan Kalimantan Selatan “Ini kita pilih ada enam provinsi dengan peningkatan kasus aktif di atas 10.000 dalam kurun waktu satu bulan. Karena dari tanggal 4 Juli sampai 8 Agustus,” ujar Dewi Nur Aisyah.
Ia menyebutkan Sumatera Utara menempati posisi pertama dengan jumlah kenaikan kasus sebanyak 21.000 kasus. Hal itu membuat total kasus aktif di Sumut saat ini menjadi 24.000 kasus. Sebelumnya, pada 4 Juli 2021 berjumlah 2.894 kasus. Posisi kedua ditempati oleh Kalimantan Timur dengan kenaikan mencapai 15.000 kasus dalam waktu satu bulan. Lalu, Sulawesi Selatan menempati posisi ketiga dengan mengalami lonjakkan kasus aktif sebanyak 10.851 kasus aktif.
Selanjutnya Sumatera Barat menyumbang 10.707 kasus aktif. Diikuti oleh Riau dengan jumlah 10.523 kasus aktif. Posisi keenam ditempati oleh Kalimantan Selatan yang mengalami kenaikan sebesar 10.087 kasus aktif. Pemda disarankan tetap berhati-hati.
Mengingat angka kenaikan kasus aktif juga terus naik secara signifikan. “Kalau kita lihat di tanggal 8 Agustus, hanya Kalimantan Timur yang mengalami penurunan di pekan terakhir. Ini harus hati-hati. Pemerintah daerah terutama di enam provinsi, karena peningkatan kasus aktifnya sangat signifikan di dalam satu bulan terakhir. Lebih dari 10.000. Bahkan ada yang lebih dari 20.000,” beber Dewi.
Sementara terkait keputusan untuk sementara menghilangkan data angka pasien yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19, ternyata alasannya jumlah kematian dan kesembuhan belum realtime. Karena ada wilayah yang belum patuh menginput data. “Pencatatan yang dilakukan belum bisa realtime. Untuk verifikasi otomatis sudah mulai dilakukan. Pada saat sinkronasi mulai ditemukan adanya gap-gap data,\" ujar Dewi Nur Aisyah.
Menurutnya, ada beberapa daerah yang belum mengupdate data kematian dan kesembuhan. Namun, menginput kasus Corona. “Beberapa daerah ada juga yang kepatuhan pengisian belum baik. Benar mereka menginput kasus. Namun, update pasien sembuh dan meninggal tidak dilakukan. Sehingga kesannya jumlah kasus aktif tidak berkurang,” terangnya.
Kondisi inilah yang membuat kasus aktif setinggi saat ini. Satgas, lanjutnya, meminta agar sinkronasi data bisa berjalan. Tujuannya agar gap data bisa diminimalisir. “Bagaimana koordinasi Kemenkes dengan dinas kesehatan kabupaten/kota bisa berjalan. Ini penting agar data-data yang masuk realtime dan sesuai fakta di lapangan,\" tutupnya. (rh/fin)