JAKARTA - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, bakal turut dibiayai APBN. Banyak pihak tidak sepakat, dan meminta pekerjaan ini dihentikan saja.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berpotensi merugikan APBN baik jangka panjang dan pendek.
Penggunaan APBN, justru menjadi indikasi bahwa secara bisnis pembangunan kereta cepat adalah proyek tidak layak.
\"Pembengkakan biaya proyek yang cukup tinggi sebenarnya alarm bagi keberlanjutan Proyek Kereta Cepat,\" ujar Bhima, seperti dilansir JPNN, Senin (11/10/2021).
Diungkapkan dia, pemerintah terlalu percaya diri menggunakan model bussiness to bussiness (B to B) dalam pembiayaan proyek kereta cepat.
Pada akhirnya, dengan alasan pandemi APBN malah akan ikut digunakan dalam pembiayaan.
\"Ya enggak bisa, tanpa pandemi saja, memang pemerintah harus terlibat dalam G to B (Govermen to bussiness),\" kata dia.
Kendati demikian, Bhima melihat dalam janga pendek Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa menggangu alokasi APBN 2022.
Padahal, lanjut dia, pemerintah juga memiliki alokasi untuk perlindungan sosial, belanja rutin, hingga pembayaran bunga utang.
\"Lalu dengan target defisit APBN di bawah tiga persen pada 2023, pertanyaan besarnya dana kereta cepat mau ambil dari pos belanja mana? Pasti ada belanja prioritas yang digeser untuk kereta cepat,\" ungkap Bhima.
Berita berlanjut di halaman berikutnya...
Baca juga:
- Ini Dia, Daftar 10 SMA Swasta dan Negeri Terbaik di Jawa Barat Berdasarkan Nilai UTBK, Ada Sekolah Kamu?
- Heboh Wanda Hamidah Merasa Ditipu Asuransi: Manis Pas Ditawarinnya Aja
- Wow! Golf Ciperna Ditawarkan ke Investor, Segini Pendapatannya