Golkar-Demokrat Ribut di DPRD

KEJAKSAN- Konflik Golkar-Demokrat makin panas, bahkan sampai di Griya Sawala (gedung DPRD). Saat rapat paripurna DPRD penetapan pembentukan Pansus RPJMD 2013-2018, kemarin, terjadi interupsi yang dilontarkan oleh beberapa anggota DPRD. Salah satunya dari Ketua Fraksi Golkar, Andi Riyanto Lie SE. Andi menilai, penetapan pansus RPJMD tidak konsekuen terhadap komitmen yang ada. Interupsi Andi langsung dimentahkan oleh Ketua Fraksi Demokrat HM Ayatullah Roni. Ayatullah menegaskan, pembentukan pansus sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada. \"Terlebih saat rapat mau dimulai, kita semua sudah setuju. Kenapa sekarang ada hal-hal yang lain lagi? Berita acara juga sudah ditandatangani, kenapa sekarang masih dipermasalahkan,\" tanya Roni. Mendapati rapat terus berlangsung dan interupsinya tidak diindahkan, Andi Riyanto Lie memilih walk out (keluar) dari ruangan rapat. Saat ditanya oleh awak media, Andi mengaku kecewa lantaran pimpinan tidak memegang komitmen. Dia menjelaskan, sempat ada usulan bahwa ketua pansus tidak dipegang oleh anggota dari partai pengusung. Dia menilai, pembentukan pansus RPJMD terkesan dibuat-buat dan mengada-ngada. \"Bagi saya bukan permasalahan siapa yang menjadi ketuanya, tetapi bagaimana proses pembentukannya,\" ujarnya. Awalnya, kata Andi, di tengah pembentukan pansus sebelum paripurna dimulai, sempat terjadi break selama tiga menit. Namun setelah tiga menit berselang rapat tidak kembali digelar. Akhirnya dirinya pun tidak mengikuti rapat tersebut. \"Kita disuruh nunggu 3 menit, tapi ternyata lebih. Sekitar sepuluh menit. Ya kita keluar. Herannya kenapa ini malah ditetapkan. Saya tahu ini mekanisme, tapi tidak seperti ini,\" lanjutnya. Yang membuat Andi tersinggung, Roni mengatakan, yang berhak menjadi ketua pansus adalah partai pengusung Ano-Azis, yakni Demokrat. “Saya kecewa berat, substansi pembentukan susunan pansus kok malah melebar ke arah Golkar yang katanya tidak pernah memberikan rekomendasi Ano Sutrisno sebagai calon wali kota,” sesal Andi. Menurut Andi, Demokrat sudah keterlaluan dengan meremehkan Golkar di forum itu. \"Saat ada bahasa Ano bukan wali kota dari Golkar, ya saya sebagai kadernya tersinggung. Dan penetapan ini menjadi tidak masuk akal. Ketika harga diri partai saya diinjak-injak, ya saya harus fight. Tidak boleh diam,\" tukasnya. Plt Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar Dardjat Sudrajat, juga kesal dengan sikap Demokrat. Dia mengatakan, Demokrat tidak menghormati Golkar sebagai partai yang turut serta mengusung Ano Sutrisno sebagai calon wali kota. Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat Ayatulloh Roni mengakui, dirinya meminta supaya pansus dipimpin oleh Demokrat sebagai pemenang pemilu. Dia membantah telah menyebutkan bahwa partai pengusung (Demokrat) yang menjadi ketua pansus. “Saya tidak ngomong partai pengusung, tapi hanya mengatakan Partai Demokrat itu yang mencalonkan Ano-Azis,” kata Roni. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon dari PDIP Edi Suripno SIP MSi menilai, wajar ada perbedaan persepsi dalam penetapan pansus. Yang jelas, kata dia, penetapan pansus telah dilakukan berdasarkan kesepakatan. Dan waktu yang ada sudah sangat mendesak, membutuhkan pembentukan secepatnya. \"Kalau ada yang tak setuju ya wajar. Tetapi pembentukan ini kan harus segera dan tidak bisa ditunda lagi. Dan saya kira sudah tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi,\" tukasnya. Pada akhirnya, ditentukanlah M Junaedi dari Partai Demokrat sebagai ketua pansus RPJMD. Golkar hanya mendapatkan posisi anggota pansus. (kmg/abd)