Radarcirebon.com, JAKARTA - Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 harus dilakukan secara bijak.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Rabu (10/8/2022).
Mendagri Tito mengatakan KPU pusat hingga daerah harus koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini untuk pemanfaatan gudang. Pemda memiliki gedung tertentu yang dapat dimanfaatkan KPU sebagai gudang logistik.
BACA JUGA:Ridwan Kamil Apresiasi Kerja Sama dengan PWNU Jawa Barat Bangun Peradaban
Kata Tito, bagi KPU daerah yang belum punya kantor agar mengirimkan data ke Kemendagri untuk ditelusuri jalan keluarnya.
“Kalau perlu gudang, pakai saja fasilitas Pemda. Silakan dibuat datanya nanti saya sampaikan kepada kepala daerah,” kata Tito.
Sementara untuk anggaran KPU tahun 2022, Tito menjelaskan anggaran yang diajukan sebesar Rp 8 Triliun. Dari jumlah itu Kementrian Keuangan telah mencairkan Rp 3,6 Triliun.
BACA JUGA:Bupati Imron Terus Ingatkan Warganya untuk Jaga Kesehatan
Sudah saya cek, anggaran yang diajukan KPU itu Rp 8 triliun. Yang dipenuhi Menteri Keuangan 3,6 triliun. Ini untuk tahapan Pemilu di tahun 2022 ini tidak masalah,” ujar Tito dalam keterangannya, Rabu 10 Agustus 2022.
Menurut Tito, anggaran Rp 3,6 triliun tersebut mencukupi bahkan bisa berlebih. Dia mengatakan pengajuan anggaran yang belum dicairkan sekitar Rp 4,4 triliun adalah untuk pembangunan sarana prasarana.
Seperti membangun kantor KPU, renovasi kantor KPU serta pembangunan gudang logistik KPU.
BACA JUGA:Soal Penetapan Tersangka Ferdy Sambo, DPN Seknas Jokowi: Ini Kerja Profesionalitas Polri
Untuk itu, Tito meminta KPU bijak dalam pengelolaan anggaran pemilu karena situasi keuangan negara yang masih fokus untuk pemulihan ekonomi setelah Pandemi Covid.
“Tolonglah berempati terhadap situasi. Karena pemerintah ada perioritas lain termasuk penanganan ekonomi,” kata Tito.l (Jun)