Daya Listrik 450 VA Dihapus Usul Said Abdullah? Begini Penjelasan Ketua Banggar

Senin 19-09-2022,13:00 WIB
Reporter : Tatang Rusmanta
Editor : Tatang Rusmanta

Radarcirebon.com, JAKARTA - Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah dituduh mengusulkan daya listrik 450 VA dihapus.

Menurut dia, ada pemenggalan makna dari satu pernyataan sampai kemudian memunculkan kegaduhan. 

Kegaduhan ini sampai memunculkan serangan personal akibat dari wacana penghapusan daya listrik 450 VA yang disubsidi pemerintah.

Begitu dikatakan Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah menyikapi tuduhan sekaligus serangan pada pribadinya.

BACA JUGA:UPDATE: Kecelakaan di Tol Cikopo Palimanan Km 136 Indramayu: Pengemudi Diduga Mengantuk

Itu setelah dirinya disebut sebagai pengusul agar daya listrik 450 VA yang umumnya digunakan rumah tangga kategori miskin dihapuskan.

Diceritakan Said, singgungan pada usulan penghapusan daya listrik 450 VA, muncul saat rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Saat itu, membicarakan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan APBN.

"Sayangnya yang digoreng di media sosial hanya penggalan kalimat saya terkait penghapusan daya listrik 450 VA untuk rumah tangga miskin," kata Said dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

BACA JUGA:Kecelakaan di Tol Cipali Indramayu Hari Ini, 3 Orang Meninggal Dunia, Tidak Ada Bekas Rem

Dia menguraikan, sebanyak 9,55 juta Rumah Tangga (RT) berdaya listrik 450 VA masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kelompok rumah tangga ini masuk kategori kemiskinan parah, yang oleh BPS termasuk keluarga berpenghasilan kurang dari 1,9 dolar AS per hari dengan kurs Purchasing Power Parity (PPP).

"Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya kita naikkan dayanya ke 900 VA. Untuk makan saja susah dan kebutuhan listriknya rata rata hanya untuk penerangan dengan voltase rendah," terangnya.

Sementara, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, sebanyak 14,75 juta rumah tangga menggunakan daya listrik 450 VA tetapi tidak terdata dalam DTKS.

Terhadap pelanggan listrik kategori ini, Badan Anggaran DPR meminta PLN, BPS, Kemensos dan Pemda melakukan verifikasi faktual.

Kategori :