INDRAMAYU, RADARCIREBON.COM - Masalah kasus kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja (BPR KR) Indramayu mengundang perhatian semua pihak. Bahkan tuntunan nasabah bank milik Pemda Indramayu terus bergejolak.
Para Nasabah menuntut agar uang tabungan milik mereka segera dikembalikan. Namun tidak semudah seperti kita mengembalikan telapak tangan. Karena uang nasabah itu masih ditangan para debitur yang terlibat kredit macet.
Awal mulanya kredit macet dilaporkan oleh BPR Karya Remaja senilai Rp141 miliar. Kali ini laporan terbaru dari OJK pada akhir bula Maret 2023 diperkirakan mencapai Rp 230 miliar, membuat BPR KR kolap. Hal itu disampaikan OJK kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM).
“Semuanya penuh proses dan tidak serta merta, uang nasabah bisa langsung dicairkan. Sebab Pemkab Indramayu belum bisa serta merta menyediakan penyertaan modal karena tidak teralokasikan dalam APBD 2023,”jelas Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Debitur Bermasalah dan Penyelamatan Aset (PDBPA) Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja (BPR KR), Rinto Waluyo.
BACA JUGA:Diterjang Angin Kencang, 10 Rumah Warga Alami Kerusakan di Kuningan
Sekda Indramayu mengatakan permintaan dari nasabah agar uang simpananya berupa tabungan dan deposit. Agar segera bisa ditarik itu yang menjadi persolan bagi Pemkab Indramayu.
"Bisa saja penyertaan modal kami berikan, tetapi pasti ada alokasi anggaran lain yang sudah disahkan dalam APBD dikorbankan. Artinya ini pasti akan timbul masalah baru yakni pembangunan sektor lain tidak jalan," kata Rinto, Jumat, 30 Maret 2023.
Mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) yang dulunya Dinas Keuangan Daerah menerangkan awal mula terjadinya kredit macet di BPR KR. Supaya masyarakat Indramayu tahu persoalan sebelumnya.
Pada tahun 2021 dan saya sudah menjabat sebagai Sekda Indramayu. Berdasarkan laporan OJK pada tahun 2021 itu sudah muncul yang namanya kredit macet. Saat itu, lanjut dia, kredit macet senilai Rp 29 miliar. Ketika itu Ibu Bupati Nina, baru saja dilantik menjadi Bupati Indramayu.
BACA JUGA:Persoalan Banjir Mesti Ditangani Mulai Hulu hingga Hilir
BACA JUGA:Boy William dan Ayu Ting Ting Semakin Lengket: Kami Good Friend
Bahkan sampai sekarang yang lebih mencengangkan lagi dari laporan OJK terbaru yaitu berkisar Rp 230 miliar. Jumlah tersebut adalah laporan akhir bulan Maret 2023.
Pada bagian lain Rinto menjelaskan, saat ini Pemkab Indramayu sedang fokus mengejar pembangunan infrastruktur. Alokasi anggaran yang dibutuhkan pun sangat besar yakni Rp 600 miliar.”Kalau sampai anggaran itu harus dialihkan. Prosesnya cukup panjang karena harus dibahas bersama DPRD,”jelas ASN yang jago mengelola keuangan daerah pada Jumat, 31 Maret 2023 kepada wartawan.
Sementara itu Bupati Nina Agustina selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja (KR) meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang terkait permasalahan di bank milik Pemerintah Kabupaten Indramayu itu.