BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) kembali menerima penghargaan pada 2023.
Kali ini, berupa penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif.
BACA JUGA:Hasil Drawing Kualifikasi Piala Asia 2024, Indonesia Masuk Grup Ringan
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jabar Gandjar Yudniarsa dalam Rapat Koordinasi UKPBJ Proaktif Tahun 2023 di Hotel Westin Jakarta, Rabu 24 Mei 2023 lalu.
BACA JUGA:Pernah Menjabat Kapolda Papua, Tito Karnavian Ungkap Pasokan Senjata Api KKB Berasal Dari..
Pemerintah Provinsi Jabar meraih penghargaan UKPBJ Proaktif setelah memenuhi kriteria penilaian yang disyaratkan, yaitu (1) UKPBJ yang telah mencapai tingkat kematangan Proaktif, (2) tingkat keterisian SDM JF PPBJ, (3) nilai ITKP K/L/Pemda minimal berada dalam kategori baik (skor ITKP >70), dan (4) pimpinan tertinggi Pemda (kepala daerah) yang tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jabar Gandjar Yudniarsa mengatakan, penghargaan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik.
BACA JUGA:Nah Loh! Soal Kualitas CCTV Tol Cipali: Dirgakkum Korlantas Polri: Kurang Bagus
"Kami memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder dan segenap unsur Biro PBJ Jawa Barat atas dukungan dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan maturitas dan kapabilitas UKPBJ," ucap Gandjar, Kamis 25 Mei 2023.
Gandjar mengatakan, penghargaan tersebut diharapkan mampu menjadikan UKPBJ sebagai pusat keunggulan dalam menjalankan tugas fungsinya untuk meningkatkan nilai manfaat.
BACA JUGA:Antreannya 17 Tahun, Pasutri Asal Bandung Nekad Berangkat Ibadah Haji Naik Motor
"Selain itu, pencapaian ini dapat menjadi katalis dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat," tutur Gandjar. (jun)